Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera memberikan perhatian khusus terhadap arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait percepatan realisasi anggaran untuk Bumi Cenderawasih.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya pun segera menindaklanjuti arahan tersebut setelah melakukan perubahan.
"Kami agak terlambat karena LKPD di DPR Papua belum juga selesai," katanya.
Menurut Musaad, padahal di ketentuan seharusnya satu bulan setelah diserahkan ke DPR maka sudah harus ditetapkan.
"Namun ini sudah lewat satu bulan belum juga ditetapkan sehingga kami sudah menyurat kepada DPR," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam surat tersebut disampaikan dan pihaknya mengingatkan ada batas waktu yang harus dilaksanakan.
"Jadi ada pemotongan dan penyesuaian dari DAU dan DBH sehingga banyak program yang belum dilaksanakan di mana pada perubahan disesuaikan jumlahnya," katanya lagi.
Dia menambahkan penyesuaian tersebut yakni pemotongan delapan persen dari DAU dan DBH untuk kepentingan COVID-19.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Provinsi Papua perlu melakukan percepatan realisasi anggaran, pasalnya hingga kini realisasi total belanja yang bersumber dari "earmaked" atau kebijakan alokasi sebesar delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai 14,69 persen dari Rp1,8 triliun.
"Padahal sudah di September 2021, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Vaksinasi COVID-19 bersama forkompimda serta kepala daerah se-Papua di Kota Jayapura.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad di Jayapura, Jumat, mengatakan pihaknya pun segera menindaklanjuti arahan tersebut setelah melakukan perubahan.
"Kami agak terlambat karena LKPD di DPR Papua belum juga selesai," katanya.
Menurut Musaad, padahal di ketentuan seharusnya satu bulan setelah diserahkan ke DPR maka sudah harus ditetapkan.
"Namun ini sudah lewat satu bulan belum juga ditetapkan sehingga kami sudah menyurat kepada DPR," ujarnya.
Dia menjelaskan dalam surat tersebut disampaikan dan pihaknya mengingatkan ada batas waktu yang harus dilaksanakan.
"Jadi ada pemotongan dan penyesuaian dari DAU dan DBH sehingga banyak program yang belum dilaksanakan di mana pada perubahan disesuaikan jumlahnya," katanya lagi.
Dia menambahkan penyesuaian tersebut yakni pemotongan delapan persen dari DAU dan DBH untuk kepentingan COVID-19.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Provinsi Papua perlu melakukan percepatan realisasi anggaran, pasalnya hingga kini realisasi total belanja yang bersumber dari "earmaked" atau kebijakan alokasi sebesar delapan persen Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai 14,69 persen dari Rp1,8 triliun.
"Padahal sudah di September 2021, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Vaksinasi COVID-19 bersama forkompimda serta kepala daerah se-Papua di Kota Jayapura.