Wamena (ANTARA) - Legislator DPRD Kabupaten Lanny Jaya Terius Yigibalom mengharapkan pemerintah di wilayah pegunungan tengah Papua dapat menyelesaikan konflik perbatasan antar kabupaten yang hingga kini belum tuntas.
Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Terius Yigibalom ketika di Wamena, Jumat, memgatakan langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya terkait batas wilayah sangat baik untuk masyarakat.
"Kami berharap supaya terutama di distrik-distrik yang berbatasan dengan kabupaten tetangga, langkah yang sudah diambil oleh Jayawijaya-Lanny Jaya kami berharap juga dilakukan di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga juga dilakukan supaya jangan terjadi konflik," katanya.
DPRD menilai inisiatif Pemkab Jayawijaya dan Lanny Jaya yang turun bertemu langsung tokoh-tokoh serta memperjelas batas wilayah, sangat dinantikan masyarakat distrik perbatasan lainnya.
"Menyangkut penentuan titik koordinat yang kemarin dilakukan, itu sesuai perintah undang-undang," katanya.
Walau pemerintah telah menetapkan titik koordinat perbatasan antar kabupaten, DPRD mengharapkan hal itu tidak menjadikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin buruk.
Mantan Ketua DPRD Lanny Jaya itu mengatakan secara administratif memang ada batas kabupaten, namun secara budaya, masyarakat dua kabupaten yang tinggal di perbatasan itu memiliki hubungan kekeluargaan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pelayanan.
"Kami mau jangan karena ini ada permusuhan atau konflik, tetapi ketika pemerintah dari Jayawijaya membangun sekolah, bisa anak Lanny Jaya dari sekitar perbatasan itu masuk di sana, sama juga macam dari Lanny Jaya bangun puskesmas, pelayanan di sana tidak berpengaruh terhadap titik koordinat, jadi pelayanan tetap bisa dilakukan," katanya.
Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Terius Yigibalom ketika di Wamena, Jumat, memgatakan langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya terkait batas wilayah sangat baik untuk masyarakat.
"Kami berharap supaya terutama di distrik-distrik yang berbatasan dengan kabupaten tetangga, langkah yang sudah diambil oleh Jayawijaya-Lanny Jaya kami berharap juga dilakukan di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga juga dilakukan supaya jangan terjadi konflik," katanya.
DPRD menilai inisiatif Pemkab Jayawijaya dan Lanny Jaya yang turun bertemu langsung tokoh-tokoh serta memperjelas batas wilayah, sangat dinantikan masyarakat distrik perbatasan lainnya.
"Menyangkut penentuan titik koordinat yang kemarin dilakukan, itu sesuai perintah undang-undang," katanya.
Walau pemerintah telah menetapkan titik koordinat perbatasan antar kabupaten, DPRD mengharapkan hal itu tidak menjadikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin buruk.
Mantan Ketua DPRD Lanny Jaya itu mengatakan secara administratif memang ada batas kabupaten, namun secara budaya, masyarakat dua kabupaten yang tinggal di perbatasan itu memiliki hubungan kekeluargaan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pelayanan.
"Kami mau jangan karena ini ada permusuhan atau konflik, tetapi ketika pemerintah dari Jayawijaya membangun sekolah, bisa anak Lanny Jaya dari sekitar perbatasan itu masuk di sana, sama juga macam dari Lanny Jaya bangun puskesmas, pelayanan di sana tidak berpengaruh terhadap titik koordinat, jadi pelayanan tetap bisa dilakukan," katanya.