Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua 2022-2041.
RIPP Papua 2022-2041 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
"Dokumen RIPP ini memuat proyeksi kondisi Papua di 2041. Kita membayangkan kondisi Papua di 2041, kita membayangkan apa yg akan terjadi di Papua 20 tahun yang akan datang berangkat dari kondisi yang ada sekarang baik potensi dan tantangannya," kata Oktorialdi dalam Rapat Penyusunan RIPP Papua 2022-2041 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Adapun dari sisi demografi, diperkirakan jumlah penduduk Papua di 2041 akan bertambah seiring dengan arus imigrasi yang meningkat. Penduduk Papua juga diproyeksikan akan terkonsentrasi di kota-kota pesisir pantai sehingga memiliki keterkaitan dengan corak ekonomi kampung kota.
"Papua juga akan menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas pendidikan, keterampilan, serta kualitas kesehatan yg mencerminkan kompetensi Orang Asli Papua (OAP). Mewujudkan OAP yang produktif seiring dengan lapangan kerja yang meningkat menjadi tantangan penting yang kita hadapi," imbuh Oktorialdi.
Dalam 20 tahun yang akan datang, Papua juga akan hadir dengan sejumlah provinsi baru yg akan menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Kondisi ini juga akan membuat birokrasi daerah menghadapi tantangan, yang memerlikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berimbang.
"Kualitas sumber daya manusia Papua pada 2041 diharapkan dapat meningkat seiring dengan tingkat kemiskinan yang menurun, diiringi kemandirian fiskal daerah yang meningkat," ucapnya.
Dari sisi potensi sumber daya alam, berbagai kekayaan alam di wilayah Papua diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan dan inklusif, terutama untuk masyarakat adat dan OAP.
"Hutan papua memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi hijau biru dan perubahan iklim," kata Oktorialdi.
Papua ke depan juga akan mengalami tantangan digitalisasi sebagai dampak dari tren perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi berbagai bidang kehidupan.
"Selain itu, juga ada tantangan perubahan geopolitik dan perbatasan negara yang juga harus dihadapi Papua sebagai pintu terdepan Indonesia di kawasan pasifik," imbuhnya.
RIPP Papua 2022-2041 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
"Dokumen RIPP ini memuat proyeksi kondisi Papua di 2041. Kita membayangkan kondisi Papua di 2041, kita membayangkan apa yg akan terjadi di Papua 20 tahun yang akan datang berangkat dari kondisi yang ada sekarang baik potensi dan tantangannya," kata Oktorialdi dalam Rapat Penyusunan RIPP Papua 2022-2041 yang dipantau di Jakarta, Senin.
Adapun dari sisi demografi, diperkirakan jumlah penduduk Papua di 2041 akan bertambah seiring dengan arus imigrasi yang meningkat. Penduduk Papua juga diproyeksikan akan terkonsentrasi di kota-kota pesisir pantai sehingga memiliki keterkaitan dengan corak ekonomi kampung kota.
"Papua juga akan menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas pendidikan, keterampilan, serta kualitas kesehatan yg mencerminkan kompetensi Orang Asli Papua (OAP). Mewujudkan OAP yang produktif seiring dengan lapangan kerja yang meningkat menjadi tantangan penting yang kita hadapi," imbuh Oktorialdi.
Dalam 20 tahun yang akan datang, Papua juga akan hadir dengan sejumlah provinsi baru yg akan menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Kondisi ini juga akan membuat birokrasi daerah menghadapi tantangan, yang memerlikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berimbang.
"Kualitas sumber daya manusia Papua pada 2041 diharapkan dapat meningkat seiring dengan tingkat kemiskinan yang menurun, diiringi kemandirian fiskal daerah yang meningkat," ucapnya.
Dari sisi potensi sumber daya alam, berbagai kekayaan alam di wilayah Papua diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan dan inklusif, terutama untuk masyarakat adat dan OAP.
"Hutan papua memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi hijau biru dan perubahan iklim," kata Oktorialdi.
Papua ke depan juga akan mengalami tantangan digitalisasi sebagai dampak dari tren perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi yang memengaruhi berbagai bidang kehidupan.
"Selain itu, juga ada tantangan perubahan geopolitik dan perbatasan negara yang juga harus dihadapi Papua sebagai pintu terdepan Indonesia di kawasan pasifik," imbuhnya.