Sorong (ANTARA) - Wakil Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPD Golkar Papua Barat Origenes Nauw mengatakan bahwa secara kelembagaan Partai Golkar belum menetapkan kader siapa pun sebagai calon gubernur Papua Barat pada Pilkada 2024.
"Kader siapa pun dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Papua Barat menggunakan atribut Partai Golkar sebelum ada ketetapan sesuai mekanisme partai," kata Origenes Nauw, di Sorong, Selasa.
Dia mengatakan bahwa siapa pun kader yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat pada Pilkada 2024 mendatang sah-sah saja, tetapi harus mengikuti mekanisme dan aturan main partai.
"Apabila kader Partai Golkar seperti Bapak Bernard Sagrim mau mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Papua Barat sah-sah saja, sebab itu hak politiknya sebagai warga negara, tetapi beliau tidak boleh menggunakan atribut Partai Golkar sebelum disetujui dan ditetapkan secara kelembagaan partai," ujarnya.
Menurut dia, Golkar adalah partai besar yang punya mekanisme dan aturan main tersendiri. Penetapan calon gubernur Papua Barat tidak asal-asalan, tetapi melalui mekanisme penjaringan dan juga survei.
Karena itu, kata dia, selama mekanisme pencalonan belum dilakukan secara kelembagaan partai, diharapkan kepada kader Golkar agar tidak melakukan hal-hal yang nantinya merugikan partai.
Selain itu, kader Partai Golkar diharapkan pula tidak melakukan manuver politik yang nantinya akan menimbulkan perpecahan serta mematikan militansi dan semangat juang pendukung Partai Golkar.
Ia mengajak seluruh kader di Provinsi Papua Barat untuk tetap melakukan yang terbaik guna kemajuan dan kejayaan Partai Golkar, bukan untuk kepentingan serta ego pribadi.
"Konsolidasi menuju Pemilu 2024 sementara dilakukan oleh DPD Partai Golkar Papua Barat. Dan fokus memenangkan Pemilihan Legislatif 2024 dari daerah sampai pusat barulah menentukan calon gubernur Papua Barat," kata dia pula.
"Kader siapa pun dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Papua Barat menggunakan atribut Partai Golkar sebelum ada ketetapan sesuai mekanisme partai," kata Origenes Nauw, di Sorong, Selasa.
Dia mengatakan bahwa siapa pun kader yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat pada Pilkada 2024 mendatang sah-sah saja, tetapi harus mengikuti mekanisme dan aturan main partai.
"Apabila kader Partai Golkar seperti Bapak Bernard Sagrim mau mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur Papua Barat sah-sah saja, sebab itu hak politiknya sebagai warga negara, tetapi beliau tidak boleh menggunakan atribut Partai Golkar sebelum disetujui dan ditetapkan secara kelembagaan partai," ujarnya.
Menurut dia, Golkar adalah partai besar yang punya mekanisme dan aturan main tersendiri. Penetapan calon gubernur Papua Barat tidak asal-asalan, tetapi melalui mekanisme penjaringan dan juga survei.
Karena itu, kata dia, selama mekanisme pencalonan belum dilakukan secara kelembagaan partai, diharapkan kepada kader Golkar agar tidak melakukan hal-hal yang nantinya merugikan partai.
Selain itu, kader Partai Golkar diharapkan pula tidak melakukan manuver politik yang nantinya akan menimbulkan perpecahan serta mematikan militansi dan semangat juang pendukung Partai Golkar.
Ia mengajak seluruh kader di Provinsi Papua Barat untuk tetap melakukan yang terbaik guna kemajuan dan kejayaan Partai Golkar, bukan untuk kepentingan serta ego pribadi.
"Konsolidasi menuju Pemilu 2024 sementara dilakukan oleh DPD Partai Golkar Papua Barat. Dan fokus memenangkan Pemilihan Legislatif 2024 dari daerah sampai pusat barulah menentukan calon gubernur Papua Barat," kata dia pula.