Biak (ANTARA) - Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan layanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di jajaran pemerintah kabupaten/kota Provinsi Papua untuk mendukung meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya mendongkrak PAD ," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Dedy Irianto menjawab ANTARA usai membuka diskusi (focus group discussion) ETPD dengan 11 kabupaten/kota di Biak, Jumat.
Dedy mengakui, penerapan ETPD juga berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan ETPD juga memperbaiki kualitas kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia, antara lain melalui pembayaran pajak online ," kata Dedy Irianto menanggapi dampak positif penerapan ETPD di lingkup pemkab/kota se Papua.
Penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah telah berdampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah terutama di masa pandemi COVID-19.
Menurut dia, dari 29 kabupaten/kota di Papua hingga saat ini ada lima kabupaten yang belum menerapkan ETPD.
Dedy berharap, pada tahun 2022 ini daerah yang belum menerapkan ETPD dapat merealisasikan secepatnya sehingga mendukung percepatan pelayanan transaksi keuangan kepada masyarakat di daerahnya.
"Ada kendala infrastruktur jaringan internet dan keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi sehingga diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan termasuk BI perwakilan Papua ," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Biak Markus Mansnembra saat membuka forum diskusi di BI Papua mengharapkan ETPD dapat diimplementasikan di kabupaten/kota se-Papua.
"Penerapan layanan transaksi elektronik keuangan pemerintah daerah sudah menjadi tuntutan karena bisa lebih cepat, transparan dan akuntabel," ujar Sekda Markus Mansnembra.
Pelaksanaan FGD ETPD Bank Indonesia Perwakilan Papua diikuti 11 kabupaten/kota di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Waropen,Biak Numfor, Supiori, Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Deiyai dan Kabupaten Nduga.
"Penerapan ETPD akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya mendongkrak PAD ," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Dedy Irianto menjawab ANTARA usai membuka diskusi (focus group discussion) ETPD dengan 11 kabupaten/kota di Biak, Jumat.
Dedy mengakui, penerapan ETPD juga berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
"Dengan ETPD juga memperbaiki kualitas kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia, antara lain melalui pembayaran pajak online ," kata Dedy Irianto menanggapi dampak positif penerapan ETPD di lingkup pemkab/kota se Papua.
Penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah telah berdampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah terutama di masa pandemi COVID-19.
Menurut dia, dari 29 kabupaten/kota di Papua hingga saat ini ada lima kabupaten yang belum menerapkan ETPD.
Dedy berharap, pada tahun 2022 ini daerah yang belum menerapkan ETPD dapat merealisasikan secepatnya sehingga mendukung percepatan pelayanan transaksi keuangan kepada masyarakat di daerahnya.
"Ada kendala infrastruktur jaringan internet dan keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi sehingga diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan termasuk BI perwakilan Papua ," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Biak Markus Mansnembra saat membuka forum diskusi di BI Papua mengharapkan ETPD dapat diimplementasikan di kabupaten/kota se-Papua.
"Penerapan layanan transaksi elektronik keuangan pemerintah daerah sudah menjadi tuntutan karena bisa lebih cepat, transparan dan akuntabel," ujar Sekda Markus Mansnembra.
Pelaksanaan FGD ETPD Bank Indonesia Perwakilan Papua diikuti 11 kabupaten/kota di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Waropen,Biak Numfor, Supiori, Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Deiyai dan Kabupaten Nduga.