Biak, Papua (ANTARA) - Dewan Adat Biak (DAB) meminta Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua untuk membuka lapangan kerja baru untuk anak-anak Orang Asli Papua (OAP) guna mengatasi pengangguran di daerah itu.
"Masalah pembukaan lapangan kerja baru menjadi masalah serius di Kabupaten Biak Numfor sehingga perlu dibuat kebijakan guna membuka peluang kerja khusus anak Papua," kata anggota Dewan Adat Biak Obet Ap di Biak, Jumat.
Ia mengatakan penciptaan lapangan kerja baru untuk masyarakat adat menjadi sebuah harapan dari masyarakat adat di Biak.
Saat ini, kata dia, jumlah lulusan SMA/SMK di Biak Numfor terus meningkat namun peluang bekerja sangat sedikit tersedia.
Kepada anggota DPRP Papua Fraksi Khusus Papua Yohanis Ronsumbre, menurut Obet, diharapkan dapat menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah, TNI/Polri dan para pemangku kepentingan daerah di Provinsi Papua.
"Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang rekrutmen menjadi prajurit TNI/Polri bagi orang asli Papua," katanya.
Dia berharap pembukaan lapangan kerja baru untuk masyarakat OAP bisa tersedia dengan adanya kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Sementara itu, anggota DAB Biak lainnya Mananwir Pondayar berharap Pemkab Biak Numfor dan Pemprov Papua untuk memperhatikan hak-hak asli OAP terutama dalam menciptakan lapangan kerja.
"Program pemerintah diharapkan membuka sebanyak-banyaknya peluang kerja untuk anak-anak Biak," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Biak Yermias Rumbiak menegaskan pemerintah konsisten melaksanakan amanah UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus untuk kesejahteraan rakyat Papua.
"Masalah pembukaan lapangan kerja baru menjadi masalah serius di Kabupaten Biak Numfor sehingga perlu dibuat kebijakan guna membuka peluang kerja khusus anak Papua," kata anggota Dewan Adat Biak Obet Ap di Biak, Jumat.
Ia mengatakan penciptaan lapangan kerja baru untuk masyarakat adat menjadi sebuah harapan dari masyarakat adat di Biak.
Saat ini, kata dia, jumlah lulusan SMA/SMK di Biak Numfor terus meningkat namun peluang bekerja sangat sedikit tersedia.
Kepada anggota DPRP Papua Fraksi Khusus Papua Yohanis Ronsumbre, menurut Obet, diharapkan dapat menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah daerah, TNI/Polri dan para pemangku kepentingan daerah di Provinsi Papua.
"Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang rekrutmen menjadi prajurit TNI/Polri bagi orang asli Papua," katanya.
Dia berharap pembukaan lapangan kerja baru untuk masyarakat OAP bisa tersedia dengan adanya kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Sementara itu, anggota DAB Biak lainnya Mananwir Pondayar berharap Pemkab Biak Numfor dan Pemprov Papua untuk memperhatikan hak-hak asli OAP terutama dalam menciptakan lapangan kerja.
"Program pemerintah diharapkan membuka sebanyak-banyaknya peluang kerja untuk anak-anak Biak," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Biak Yermias Rumbiak menegaskan pemerintah konsisten melaksanakan amanah UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus untuk kesejahteraan rakyat Papua.