Jayapura (ANTARA) - Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustav Urbinas berharap tidak ada lagi demonstrasi di kotanya tentang penolakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.
Menurut Kapolresta Gustav, aksi yang sama juga pernah terjadi beberapa saat lalu yaitu pada Jumat (1/4) di Kota Jayapura.
"Aspirasi yang sama sudah pernah di sampaikan pada April kemarin jadi kami pikir sudah cukup, jangan buat kerawanan lagi dengan aksi seperti ini," katanya di Jayapura, Selasa.
Dia menjelaskan penyampaian orasi apalagi dengan tuntutan perjalanan panjang atau long march berpotensi mengganggu ketertiban umum.
"Bisa dilihat hari ini aktifitas perekonomian di Kota Jayapura terganggu dengan sebagian pertokoan tutup," ujarnya.
Aksi demo penolakan DOB oleh Petisi Rakyat Papua (PRP), pada Selasa, di Kota Jayapura dibubarkan paksa aparat keamanan untuk menghindari terjadinya kericuhan.
"Itu untuk mengantisipasi resiko terjadinya ricuh karena ada mobilisasi massa pada beberapa titik," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya tidak pernah menutup ruang untuk berdialog terkait penyampaian aspirasi yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua.
"Jangan menyampaikan aspirasi di area publik karena itu sangat riskan terjadi gangguan keamanan," ujarnya lagi.*
Menurut Kapolresta Gustav, aksi yang sama juga pernah terjadi beberapa saat lalu yaitu pada Jumat (1/4) di Kota Jayapura.
"Aspirasi yang sama sudah pernah di sampaikan pada April kemarin jadi kami pikir sudah cukup, jangan buat kerawanan lagi dengan aksi seperti ini," katanya di Jayapura, Selasa.
Dia menjelaskan penyampaian orasi apalagi dengan tuntutan perjalanan panjang atau long march berpotensi mengganggu ketertiban umum.
"Bisa dilihat hari ini aktifitas perekonomian di Kota Jayapura terganggu dengan sebagian pertokoan tutup," ujarnya.
Aksi demo penolakan DOB oleh Petisi Rakyat Papua (PRP), pada Selasa, di Kota Jayapura dibubarkan paksa aparat keamanan untuk menghindari terjadinya kericuhan.
"Itu untuk mengantisipasi resiko terjadinya ricuh karena ada mobilisasi massa pada beberapa titik," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya tidak pernah menutup ruang untuk berdialog terkait penyampaian aspirasi yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua.
"Jangan menyampaikan aspirasi di area publik karena itu sangat riskan terjadi gangguan keamanan," ujarnya lagi.*