Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua bekerja sama dengan dua rumah sakit (RS) di kabupaten Mimika dan Jayawijaya untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga Nduga yang berada di wilayah itu.
Penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge di Wamena, Senin, mengatakan kerja sama dilakukan dengan salah satu RS di Kabupaten Mimika dan RSUD Wamena di Kabupaten Jayawijaya.
"Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat, kami sudah tanda.tangan kesepahaman bersama dengan Bupati Jayawijaya, Direktur RSUD Wamena sehingga mula besok dan seterusnya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nduga di Jayawijaya," katanya.
Kerja sama itu dilakukan sebab selama ini masyarakat Nduga yang berobat di luar Nduga kesulitan untuk biaya pengobatan.
Dengan kerja sama itu seluruh biaya pengobatan dan pelayanan di dua rumah sakit, yang diberikan kepada warga beridentitas Nduga akan ditanggung pemerintah Nduga sepenuhnya.
Pelayanan kesehatan gratis bagi warga Nduga itu bukan saja berlaku untuk penduduk asli Nduga melainkan perantau yang telah atau tinggal di Nduga dan dibuktikan dengan identitas diri berupa KTP.
"Suku Nduga sendiri maupun orang Papua lain, bukan Papua yang punya KTP Nduga itu kami kasi kebebasan biaya gratis, ditanggung pemerintah kabupaten. Tetapi kami sekarang tanggung semua, kalau ada kekurangan obat dari BPJS itu kami akan tanggung," katanya.
Pemerintah Nduga mengalokasikan Rp2 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat Nduga di dua rumah sakit tersebut dan pelayanan sudah mulai terhitung sejak Juni-Desember mendatang.
"Saya siapkan anggaran Rp1 miliar untuk RSUD Jayawijaya dan Rp1 miliar untuk rumah sakit di Timika," katanya.
Pemerintah Jayawijaya melalui Sekretaris Daerah Thony Mayor mengapresiasi upaya Pemerintah Nduga yang membangun kerjasama dalam bidang kesehatan tersebut. Sejauh ini baru dua pemerintah kabupaten pemekaran di pegunungan Papua yang melakukan kerjasama serupa dengan Jayawijaya yaitu Pemerintah kabupaten Lanny Jaya dan Pemerintah Nduga.
"Selama ini jadi permasalahan adalah masalah pelayanan di RSUD Wamena. Karena kita ketahui bahwa dana yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di Jayawijaya memang untuk penduduk Jayawijaya tetapi tidak dipungkiri bahwa penduduk dari daerah pemekaran ada di sini juga dan membutuhkan pelayanan masyarakat dan kami tetap melayani mereka sehingga inisiatif Pemkab Nduga ini kami apresiasi bisa membantu masyarakat Nduga di Jayawijaya," katanya.
Pemerintah Jayawijaya mengharapkan kabupaten pemekaran melakukan hal yang sama sebab banyak warga mereka yang berobat juga di RSUD Wamena.
Direktur RSUD Wamena dokter Felly Sahureka mengatakan sistem pembayaran atas pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Nduga di Jayawijaya akan dilakukan seperti yang sudah dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
"Kami akan berlakukan seperti Lanny Jaya sehat, contoh pasien A berobat mungkin biaya perawatannya atau biaya rawat jalannya Rp100 ribu, di akhir bulan setelah kami total, kami akan tagihkan di bulan berikutnya. Kami akan sistem klem saja,"katanya.
Felly Sahureka memastikan di RSUD Wamena tersedia sejumlah perawat ditambah 17 dokter spesialis dan kapasitas tempat tidur sebanyak 208.
Penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge di Wamena, Senin, mengatakan kerja sama dilakukan dengan salah satu RS di Kabupaten Mimika dan RSUD Wamena di Kabupaten Jayawijaya.
"Pemerintah hadir untuk membantu masyarakat, kami sudah tanda.tangan kesepahaman bersama dengan Bupati Jayawijaya, Direktur RSUD Wamena sehingga mula besok dan seterusnya akan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nduga di Jayawijaya," katanya.
Kerja sama itu dilakukan sebab selama ini masyarakat Nduga yang berobat di luar Nduga kesulitan untuk biaya pengobatan.
Dengan kerja sama itu seluruh biaya pengobatan dan pelayanan di dua rumah sakit, yang diberikan kepada warga beridentitas Nduga akan ditanggung pemerintah Nduga sepenuhnya.
Pelayanan kesehatan gratis bagi warga Nduga itu bukan saja berlaku untuk penduduk asli Nduga melainkan perantau yang telah atau tinggal di Nduga dan dibuktikan dengan identitas diri berupa KTP.
"Suku Nduga sendiri maupun orang Papua lain, bukan Papua yang punya KTP Nduga itu kami kasi kebebasan biaya gratis, ditanggung pemerintah kabupaten. Tetapi kami sekarang tanggung semua, kalau ada kekurangan obat dari BPJS itu kami akan tanggung," katanya.
Pemerintah Nduga mengalokasikan Rp2 miliar untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat Nduga di dua rumah sakit tersebut dan pelayanan sudah mulai terhitung sejak Juni-Desember mendatang.
"Saya siapkan anggaran Rp1 miliar untuk RSUD Jayawijaya dan Rp1 miliar untuk rumah sakit di Timika," katanya.
Pemerintah Jayawijaya melalui Sekretaris Daerah Thony Mayor mengapresiasi upaya Pemerintah Nduga yang membangun kerjasama dalam bidang kesehatan tersebut. Sejauh ini baru dua pemerintah kabupaten pemekaran di pegunungan Papua yang melakukan kerjasama serupa dengan Jayawijaya yaitu Pemerintah kabupaten Lanny Jaya dan Pemerintah Nduga.
"Selama ini jadi permasalahan adalah masalah pelayanan di RSUD Wamena. Karena kita ketahui bahwa dana yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di Jayawijaya memang untuk penduduk Jayawijaya tetapi tidak dipungkiri bahwa penduduk dari daerah pemekaran ada di sini juga dan membutuhkan pelayanan masyarakat dan kami tetap melayani mereka sehingga inisiatif Pemkab Nduga ini kami apresiasi bisa membantu masyarakat Nduga di Jayawijaya," katanya.
Pemerintah Jayawijaya mengharapkan kabupaten pemekaran melakukan hal yang sama sebab banyak warga mereka yang berobat juga di RSUD Wamena.
Direktur RSUD Wamena dokter Felly Sahureka mengatakan sistem pembayaran atas pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Nduga di Jayawijaya akan dilakukan seperti yang sudah dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Lanny Jaya.
"Kami akan berlakukan seperti Lanny Jaya sehat, contoh pasien A berobat mungkin biaya perawatannya atau biaya rawat jalannya Rp100 ribu, di akhir bulan setelah kami total, kami akan tagihkan di bulan berikutnya. Kami akan sistem klem saja,"katanya.
Felly Sahureka memastikan di RSUD Wamena tersedia sejumlah perawat ditambah 17 dokter spesialis dan kapasitas tempat tidur sebanyak 208.