Jayapura (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua (MRP) mengharapkan posisi Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua dijabat oleh Orang Asli Bumi Cenderawasih (OAP).
Anggota MRP Herman Yoku di Jayapura, Senin, mengatakan dari hasil pelaksanaan uji kelayakan atau fit and proper test calon Dirut Bank Papua yang diikuti oleh salah seorang Orang Asli Papua (OAP) dinyatakan tidak lolos oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meski sudah dua kali mengikuti seleksi tersebut.
"Kami menyayangkan hasil yang diputuskan oleh OJK karena tes calon Dirut Bank Papua yang diikuti anak asli Papua dikeluarkan secara mendadak," katanya.
Menurut Herman, atau jika pernah peserta tes terlibat dalam kasus di Bank Papua maka harus dibuktikan sehingga pihaknya tidak perlu menanyakan lagi.
"Kami berharap bahwa kursi Dirut Bank Papua dapat diduduki oleh OAP sehingga karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus)," ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya mendorong untuk diterapkan undang-undang otonomi khusus pada tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) agar posisi strategis di semua Bank Papua dapat diisi oleh anak-anak asli Papua.
"Ini makna dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 kami harap demikian karena sudah selayaknya OAP untuk menjabat di perbankan," katanya lagi.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua John Gobai mengatakan pihak terkait dapat meninjau kembali keputusan yang dikeluarkan.
"Kami berharap agar memberikan kepercayaan kepada OAP untuk menjabat sebagai Dirut Bank Papua," katanya.
Anggota MRP Herman Yoku di Jayapura, Senin, mengatakan dari hasil pelaksanaan uji kelayakan atau fit and proper test calon Dirut Bank Papua yang diikuti oleh salah seorang Orang Asli Papua (OAP) dinyatakan tidak lolos oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meski sudah dua kali mengikuti seleksi tersebut.
"Kami menyayangkan hasil yang diputuskan oleh OJK karena tes calon Dirut Bank Papua yang diikuti anak asli Papua dikeluarkan secara mendadak," katanya.
Menurut Herman, atau jika pernah peserta tes terlibat dalam kasus di Bank Papua maka harus dibuktikan sehingga pihaknya tidak perlu menanyakan lagi.
"Kami berharap bahwa kursi Dirut Bank Papua dapat diduduki oleh OAP sehingga karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus)," ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya mendorong untuk diterapkan undang-undang otonomi khusus pada tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) agar posisi strategis di semua Bank Papua dapat diisi oleh anak-anak asli Papua.
"Ini makna dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 kami harap demikian karena sudah selayaknya OAP untuk menjabat di perbankan," katanya lagi.
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua John Gobai mengatakan pihak terkait dapat meninjau kembali keputusan yang dikeluarkan.
"Kami berharap agar memberikan kepercayaan kepada OAP untuk menjabat sebagai Dirut Bank Papua," katanya.