Wamena (ANTARA) - Sejumlah pemerintahan kabupaten di wilayah pegunungan Papua, sepakat mengalokasikan dana hibah Rp10 miliar untuk mendukung dibangunnya kantor-kantor pemerintah provinsi baru yakni Provinsi Papua Pegunungan.
Wakil Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Papua Didimus Yahuli saat di Wamena, Rabu, mengatakan sudah menjadi kesepakatan bersama para bupati di wilayah itu terkait dukungan mereka.
"Seluruh bupati di wilayah Papua Pegunungan sepakat dan putuskan untuk memberikan hibah setiap kabupaten Rp10 miliar di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023," katanya.
Selain mengalokasikan dana, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyiapkan tanah untuk pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Distrik Muliama.
"Untuk kantor gubernur sementara, Pemkab Jayawijaya memberikan pinjaman penggunaan Pusat Perbelanjaan (Mall) Wamena, dengan luas 6,714 meter persegi. Tanah ini bersertifikat," ujar Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua.
Sementara terkait tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya menempati kantor gubernur provinsi baru, Pemkab Jayawijaya siap memberikan dukungan tenaga.
Namun mereka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pegawai di kantor gubernur.
"Untuk petugas kesehatan tidak kami serahkan, tetapi yang lain bisa dialihkan ke provinsi baru, bersama dengan kabupaten lainnya," katanya lagi.
Wakil Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Papua Didimus Yahuli saat di Wamena, Rabu, mengatakan sudah menjadi kesepakatan bersama para bupati di wilayah itu terkait dukungan mereka.
"Seluruh bupati di wilayah Papua Pegunungan sepakat dan putuskan untuk memberikan hibah setiap kabupaten Rp10 miliar di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023," katanya.
Selain mengalokasikan dana, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyiapkan tanah untuk pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Distrik Muliama.
"Untuk kantor gubernur sementara, Pemkab Jayawijaya memberikan pinjaman penggunaan Pusat Perbelanjaan (Mall) Wamena, dengan luas 6,714 meter persegi. Tanah ini bersertifikat," ujar Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua.
Sementara terkait tenaga aparatur sipil negara (ASN) yang nantinya menempati kantor gubernur provinsi baru, Pemkab Jayawijaya siap memberikan dukungan tenaga.
Namun mereka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pegawai di kantor gubernur.
"Untuk petugas kesehatan tidak kami serahkan, tetapi yang lain bisa dialihkan ke provinsi baru, bersama dengan kabupaten lainnya," katanya lagi.