Jayapura (ANTARA) -
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengemukakan pentingnya kolaborasi bersama seluruh jajaran pemerintah setempat dan TNI-Polri dalam mendukung pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) mulai 15 Oktober hingga 4 November 2022 di Bumi Cenderawasih.
Deputi Bidang Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Ateng Hartono kepada Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan kolaborasi dan koordinasi dibutuhkan demi kelancaran pendataan tersebut.
"Dukungan dari instansi dan seluruh jajaran Pemprov Papua ini penting dalam rangka kolaborasi dan koordinasi petugas BPS dalam melakukan pendataan di tingkat desa hingga lingkup terkecil," katanya
Menurut Ateng, Regsosek ini akan membantu basis data dari seluruh penduduk yang terdiri dari profil dan kondisi sosial ekonomi serta tingkat kesejahteraan.
"Untuk itu terimalah petugas kami dan dalam pendataan tidak di pungut biaya, petugas BPS akan diberikan surat tugas serta tanda pengenal," katanya.
Dia menjelaskan dengan adanya Regsosek maka pemerintah akan mengetahui kondisi ekonomi, kemudian geografis, termasuk sanitasi, serta mengetahui cikal bakal ekonomi lainnya.
"Harapan kami BPS sebagai lembaga nasional yang bertugas melakukan pendataan masyarakat akan memberikan data yang jujur sehingga kami, memberikan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait sehingga proses perencanaan dapat berjalan dengan baik," katanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musaad menyatakan pihaknya siap membantu pendataan Regsosek karena pemutakhiran data pendudukan menjadi penting untuk banyak aspek.
“Kami harapkan semua jajaran di Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan Regsosek yang dilakukan BPS," katanya.