Jayapura (ANTARA) - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Jayapura, Papua Djong Makanuay mengatakan saat ini penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sudah mencapai 80 persen.
"Untuk penyaluran awal pada September 2022 dan Oktober 2022 sudah 80 persen dan saat ini sementara berjalan pembayaran untuk dua bulan ke depan yaitu November dan Desember," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Makanuay, untuk penyaluran sembako pada triwulan ke tiga yang disalurkan ke lima distrik di Kota Jayapura juga telah mencapai 80 persen.
Namun begitu ia mengakui dalam penyaluran BLT BBM dan juga sembako di Kota Jayapura masih terkendala dengan data yang belum diperbarui sejak 2011.
"Jujur kami sampaikan supaya masyarakat tahu dan tidak dipusingkan untuk mendapat bantuan sosial (bansos)," ujarnya.
Dia menjelaskan data penerima bantuan pada 2011 yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pusat kepada Kementerian Sosial atau Kemensos hingga kini belum diperbarui sehingga dalam penyaluran bantuan masih berdasarkan data tersebut.
"Sehingga ada orang yang sudah meninggal juga namanya masih ada dalam daftar penerima bansos begitu pun juga dengan yang telah berdomisili di daerah lain," katanya lagi.
Dia menambahkan masalah data tersebut memang menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan sehingga ke depan pihaknya berkomitmen untuk memperbaikinya secara keseluruhan.
"Dengan adanya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS bersama Pemkot Jayapura nanti akan sangat membantu kami dalam perbaikan dan menyinkronkan data penerima bantuan," ujarnya lagi.
"Untuk penyaluran awal pada September 2022 dan Oktober 2022 sudah 80 persen dan saat ini sementara berjalan pembayaran untuk dua bulan ke depan yaitu November dan Desember," katanya di Jayapura, Selasa.
Menurut Makanuay, untuk penyaluran sembako pada triwulan ke tiga yang disalurkan ke lima distrik di Kota Jayapura juga telah mencapai 80 persen.
Namun begitu ia mengakui dalam penyaluran BLT BBM dan juga sembako di Kota Jayapura masih terkendala dengan data yang belum diperbarui sejak 2011.
"Jujur kami sampaikan supaya masyarakat tahu dan tidak dipusingkan untuk mendapat bantuan sosial (bansos)," ujarnya.
Dia menjelaskan data penerima bantuan pada 2011 yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pusat kepada Kementerian Sosial atau Kemensos hingga kini belum diperbarui sehingga dalam penyaluran bantuan masih berdasarkan data tersebut.
"Sehingga ada orang yang sudah meninggal juga namanya masih ada dalam daftar penerima bansos begitu pun juga dengan yang telah berdomisili di daerah lain," katanya lagi.
Dia menambahkan masalah data tersebut memang menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan sehingga ke depan pihaknya berkomitmen untuk memperbaikinya secara keseluruhan.
"Dengan adanya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan BPS bersama Pemkot Jayapura nanti akan sangat membantu kami dalam perbaikan dan menyinkronkan data penerima bantuan," ujarnya lagi.