Jayapura (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Ramses Limbong berharap Rumah Sakit (RS) Kementerian Kesehatan di Jayapura merekrut tenaga kerja dari Orang Asli Papua (OAP) guna menurunkan angka pengangguran di wilayah itu.
“Saya minta agar tenaga kerja untuk di rumah sakit tersebut harus OAP atau yang tinggal di Papua, bukan dari luar,” katanya usai melakukan peninjauan kesiapan RS Kemenkes Jayapura, Jumat.
Menurut Ramses, pembangunan rumah sakit itu sudah mencapai 90 persen, tinggal tahap finishing dan pada Juni mendatang telah selesai 100 persen. Rencana, kata dia, akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Masalah tenaga kerja dimana pada rumah sakit tersebut terdapat dua jenis yakni tenaga medis dan bukan medis, harapan kami semua yang dikerjakan dapat mengoptimalkan orang asli di Papua,” ujarnya.
Dia menjelaskan afirmasi ini perlu dilakukan apalagi pada beberapa waktu lalu di Pemprov Papua tidak ada lagi honorer, sehingga karyawan-karyawan yang dulunya pernah honor dapat kerjakan kembali.
“Seperti di Rumah Sakit Jiwa, dimana ada beberapa pegawai honorer yang berhenti dan mungkin mereka bisa digunakan, karena memiliki pengalaman di bidang rumah sakit sehingga telah terlatih baik medis dan bukan medis,” katanya.
Dia menambahkan RS Kemenkes Jayapura dirancang sebagai rumah sakit tipe B dan diharapkan menjadi rujukan tidak hanya untuk wilayah Papua, tetapi juga untuk negara-negara tetangga di kawasan Pasifik.
“Pada prinsipnya rumah sakit ini akan melayani masyarakat di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.
Sementara itu Pelaksana Harian Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian RS Kemenkes Jayapura Nyoman Dharma mengatakan terkait dengan tenaga kerja pihaknya akan menggunakan orang asli di Papua, namun untuk tahap awal rumah sakit telah memanggil 65 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari berbagai profesi yang seluruhnya berdomisili di Jayapura.
"Tenaga kerja yang kami gunakan murni berasal dari CPNS formasi tahun lalu yang akan masuk bertugas mulai awal Juni. Untuk kebutuhan keamanan dan kebersihan, rumah sakit memberdayakan sekitar 50 dari masyarakat di Papua," katanya.
