Sentani (ANTARA) - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyebut perayaan HUT Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (KMA) IX di wilayah itu sangat luar biasa karena bersamaa dengan pelaksaan KMA VI dan Festival Danau Sentani.
"Selamat Kebangkitan Masyarakat Adat IX dan selamat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI juga selamat merayakan Festival Danau Sentani XVI di Tanah Tabi Papua," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu.
Menurut Mathius, untuk kebangkitan masyarakat adat tersebut pihaknya mengambil kebijakan dengan membentuk Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang kantornya berada di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani.
Dia menjelaskan kebijakan itu diambil berdasarkan amanat Perdasus Papua Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2008, bahwa pemerintah kabupaten dan kota segera membentuk tim kajian masyarakat adat.
"Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan membentuk tim GTMA," ujarnya.
Dia menambahkan Kantor Bupati Jayapura tidak lagi hanya milik (Aparatur Sipil Negara (ASN) saja namun juga dimiliki oleh masyarakat adat.
Dari pembentukan GTMA tersebut, telah menghasilkan sejumlah karya besar yang salah satunya adalah penetapan kampung adat yang telah mendapat kodefikasi dari pemerintah pusat.
Selain itu kata dia, dari 19 adat suku di wilayah adat "kenambai umabai' juga telah memetakan 1,4 juta hektar wilayah milik masyarakat adat.
"Dari delapan wilayah adat kampung dan sub kampung, dari 2696,6 hektar juga sudah dipetakan dan peringatan sembilan tahun yang kami rayakan 24 Oktober adalah hasil karya Tim GTMA," katanya lagi.
"Selamat Kebangkitan Masyarakat Adat IX dan selamat Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI juga selamat merayakan Festival Danau Sentani XVI di Tanah Tabi Papua," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu.
Menurut Mathius, untuk kebangkitan masyarakat adat tersebut pihaknya mengambil kebijakan dengan membentuk Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) yang kantornya berada di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani.
Dia menjelaskan kebijakan itu diambil berdasarkan amanat Perdasus Papua Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2008, bahwa pemerintah kabupaten dan kota segera membentuk tim kajian masyarakat adat.
"Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan membentuk tim GTMA," ujarnya.
Dia menambahkan Kantor Bupati Jayapura tidak lagi hanya milik (Aparatur Sipil Negara (ASN) saja namun juga dimiliki oleh masyarakat adat.
Dari pembentukan GTMA tersebut, telah menghasilkan sejumlah karya besar yang salah satunya adalah penetapan kampung adat yang telah mendapat kodefikasi dari pemerintah pusat.
Selain itu kata dia, dari 19 adat suku di wilayah adat "kenambai umabai' juga telah memetakan 1,4 juta hektar wilayah milik masyarakat adat.
"Dari delapan wilayah adat kampung dan sub kampung, dari 2696,6 hektar juga sudah dipetakan dan peringatan sembilan tahun yang kami rayakan 24 Oktober adalah hasil karya Tim GTMA," katanya lagi.