Jayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Papua telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6 miliar melalui APBD 2022 untuk pelayanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua (OAP) yang bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Manik Sitohang kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai OAP dengan kategori miskin ekstrim, berpenghasilan rendah, belum mempunyai jaminan kesehatan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan para lansia di wilayah itu.
"Sehingga jika ada Orang Asli Papua (OAP) yang masuk dalam kategori tersebut ketika berobat di rumah sakit atau puskesmas maka kami yang akan membayar iuran mereka," katanya.
Selain itu kata dia, pihaknya juga memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan pasangan usia subur (PUS) di mana berhubungan dengan adanya program keluarga harapan atau PKH.
Menurut Edward, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin sebagai penerima PKH.
Dia menjelaskan pelayanan publik yang kini dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Jayapura untuk mendukung kesejahteraan sosial sudah menjadi standar minimal dan harus dijalankan.
Dia menambahkan pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar yakni Rp6 miliar.
"Kami memang mengutamakan pelayanan kesejahteraan sosial dulu baru memikirkan program yang lain," ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Manik Sitohang kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai OAP dengan kategori miskin ekstrim, berpenghasilan rendah, belum mempunyai jaminan kesehatan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan para lansia di wilayah itu.
"Sehingga jika ada Orang Asli Papua (OAP) yang masuk dalam kategori tersebut ketika berobat di rumah sakit atau puskesmas maka kami yang akan membayar iuran mereka," katanya.
Selain itu kata dia, pihaknya juga memberikan pelayanan kepada ibu hamil dan pasangan usia subur (PUS) di mana berhubungan dengan adanya program keluarga harapan atau PKH.
Menurut Edward, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin sebagai penerima PKH.
Dia menjelaskan pelayanan publik yang kini dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Jayapura untuk mendukung kesejahteraan sosial sudah menjadi standar minimal dan harus dijalankan.
Dia menambahkan pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar yakni Rp6 miliar.
"Kami memang mengutamakan pelayanan kesejahteraan sosial dulu baru memikirkan program yang lain," ujarnya.