Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua melalui Dinas Pariwisata setempat mendorong peningkatan manajemen keuangan pengelola wisata di wilayah itu melalui pemberian pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata.
"Karena dari sektor pariwisata bisa menghasilkan pendapatan yang besar, sehingga pengelola wisata harus memahaminya," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura Jhon Wiclif Tegay di Sentani, Senin.
Menurut Wiclif, pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada pengelola wisata tentang retribusi pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura.
Dia menjelaskan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Jayapura dari sektor pariwisata selama ini sangat minim, karena belum disiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai sebagai bagian dalam proses pemungutan retribusi.
"Sehingga pelatihan tersebut untuk membina pengelola destinasi wisata supaya ada sistem penyetoran kepada pemerintah daerah," ujarnya.
Setelah para pengelola destinasi wisata telah memahami konsep manajemen tersebut, maka ke depan pemerintah daerah melakukan perjanjian kerja sama atau MoU antara dengan pengelola wisata terkait pungutan.
"MoU itu terkait pembuatan regulasi (peraturan) tarif pada setiap pungutan di setiap tempat wisata," katanya lagi.
Pihaknya berharap pelatihan tersebut dapat menambah wawasan para pengelola destinasi wisata di Kabupaten Jayapura untuk mau bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam pemungutan retribusi guna meningkatkan PAD.
"Karena dari sektor pariwisata bisa menghasilkan pendapatan yang besar, sehingga pengelola wisata harus memahaminya," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jayapura Jhon Wiclif Tegay di Sentani, Senin.
Menurut Wiclif, pelatihan tata kelola bisnis dan pemasaran destinasi wisata tersebut juga untuk memberikan pemahaman kepada pengelola wisata tentang retribusi pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura.
Dia menjelaskan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Jayapura dari sektor pariwisata selama ini sangat minim, karena belum disiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai sebagai bagian dalam proses pemungutan retribusi.
"Sehingga pelatihan tersebut untuk membina pengelola destinasi wisata supaya ada sistem penyetoran kepada pemerintah daerah," ujarnya.
Setelah para pengelola destinasi wisata telah memahami konsep manajemen tersebut, maka ke depan pemerintah daerah melakukan perjanjian kerja sama atau MoU antara dengan pengelola wisata terkait pungutan.
"MoU itu terkait pembuatan regulasi (peraturan) tarif pada setiap pungutan di setiap tempat wisata," katanya lagi.
Pihaknya berharap pelatihan tersebut dapat menambah wawasan para pengelola destinasi wisata di Kabupaten Jayapura untuk mau bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam pemungutan retribusi guna meningkatkan PAD.