Jayapura (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua memperkuat kesiapsiagaan hadapi bencana akibat perubahan iklim.
Kepala BPBD Papua William Manderi kepada Antara, di Jayapura, Senin, mengatakan dengan kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan meminimalisasi korban, mengingat 75 persen bencana yang terjadi akibat perubahan iklim.
Dalam melaksanakan kesiapsiagaan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, sehingga warga yang bermukim di kawasan rawan bencana seperti lereng gunung atau pinggiran sungai dapat bersiaga saat terjadinya perubahan iklim, misalnya curah hujan yang tinggi.
"Sosialisasi harus sering dilakukan guna meminimalisir jatuhnya korban saat bencana terjadi karena warga sudah siaga, misalnya dengan pindah ke rumah sanak keluarga yang rumahnya tidak rawan bencana," kata Manderi.
Ketika ditanya tentang alokasi anggaran untuk BPBD Papua, Manderi mengaku mengalami penurunan karena saat ini Papua sudah dibagi menjadi empat provinsi.
Dengan adanya penambahan tiga daerah otonomi baru sehingga menjadi empat provinsi maka anggaran yang diterima berkurang.
Pada tahun 2022 BPBD Papua menerima anggaran Rp45 miliar dan pada tahun 2023 menurun menjadi sekitar Rp25 miliar.
"Walaupun terjadi penurunan penerimaan anggaran, namun BPBD Papua tetap berupaya memberikan pelayanan yang maksimal," kata Willam Manderi.
Wilayah kerja BPBD Papua meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Mamberamo Raya, Biak, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen.
Kepala BPBD Papua William Manderi kepada Antara, di Jayapura, Senin, mengatakan dengan kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan meminimalisasi korban, mengingat 75 persen bencana yang terjadi akibat perubahan iklim.
Dalam melaksanakan kesiapsiagaan, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, sehingga warga yang bermukim di kawasan rawan bencana seperti lereng gunung atau pinggiran sungai dapat bersiaga saat terjadinya perubahan iklim, misalnya curah hujan yang tinggi.
"Sosialisasi harus sering dilakukan guna meminimalisir jatuhnya korban saat bencana terjadi karena warga sudah siaga, misalnya dengan pindah ke rumah sanak keluarga yang rumahnya tidak rawan bencana," kata Manderi.
Ketika ditanya tentang alokasi anggaran untuk BPBD Papua, Manderi mengaku mengalami penurunan karena saat ini Papua sudah dibagi menjadi empat provinsi.
Dengan adanya penambahan tiga daerah otonomi baru sehingga menjadi empat provinsi maka anggaran yang diterima berkurang.
Pada tahun 2022 BPBD Papua menerima anggaran Rp45 miliar dan pada tahun 2023 menurun menjadi sekitar Rp25 miliar.
"Walaupun terjadi penurunan penerimaan anggaran, namun BPBD Papua tetap berupaya memberikan pelayanan yang maksimal," kata Willam Manderi.
Wilayah kerja BPBD Papua meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Mamberamo Raya, Biak, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen.