Biak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan alokasi dana sebesar Rp122 miliar untuk membayar bantuan beasiswa mahasiswa orang asli Papua yang kuliah di luar negeri.
"Minggu depan sebelum Lebaran Pemprov Papua akan cairkan bantuan beasiswa mahasiswa luar negeri yang sempat tertunda pembayaran. Ya, ini harus pemerintah selesaikan karena menyangkut masa depan anak orang asli Papua," ujar Pelaksana harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun pada raker bupati dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Papua 2024 berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Kamis.
Plh Gubernur Ridwan mengatakan kewajiban Pemprov Papua membantu biaya pendidikan mahasiswa orang asli Papua di luar negeri karena setelah mereka selesai studinya akan menjadi pemimpin di Kabupaten/Kota Papua.
"Bisa saja di waktu ke depan mereka mahasiswa yang kini studi ke luar negeri jadi wali kota, bupati atau gubernur," katanya
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo mengatakan, sangat senang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelesaikan bantuan beasiswa biaya pendidikan ke luar negeri.
"Saya dengan Plh Gubernur Ridwan Rumasukun sudah bretemu di Jakarta untuk membahas tunggakan biaya pendidikan bagi sekian 3.900 mahasiswa," ujarnya.
Untuk tahun 2023 seterusnya, menurut Wamendagri Wetipo, tanggung jawab menyiapkan anggaran kelanjutan studi mahasiswa kepada pemerintah daerah otonomi baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
"Ya mereka mahasiswa orang asli Papua merupakan generasi penerus pemimpin daerah ke depan sehingga butuh dibantu pemerintah daerah setempat," katanya.
Pihak Irjen Kemendagri, lanjut dia, sudah melakukan validasi status mahasiswa bersangkutan apakah masih kuliah di luar negeri atau tidak.
"Ya ini untuk memastikan supaya bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan layak diberikan," ujar mantan Bupati Jayawijaya itu.
Wamendagri Jhon Wempi Wetipo membuka Rakerda Bupati/Wali Kota dan Musrenbang RKPD 2024 berlangsung 13-14 April 2023 di Biak.
"Minggu depan sebelum Lebaran Pemprov Papua akan cairkan bantuan beasiswa mahasiswa luar negeri yang sempat tertunda pembayaran. Ya, ini harus pemerintah selesaikan karena menyangkut masa depan anak orang asli Papua," ujar Pelaksana harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun pada raker bupati dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Papua 2024 berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Kamis.
Plh Gubernur Ridwan mengatakan kewajiban Pemprov Papua membantu biaya pendidikan mahasiswa orang asli Papua di luar negeri karena setelah mereka selesai studinya akan menjadi pemimpin di Kabupaten/Kota Papua.
"Bisa saja di waktu ke depan mereka mahasiswa yang kini studi ke luar negeri jadi wali kota, bupati atau gubernur," katanya
Sementara, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo mengatakan, sangat senang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelesaikan bantuan beasiswa biaya pendidikan ke luar negeri.
"Saya dengan Plh Gubernur Ridwan Rumasukun sudah bretemu di Jakarta untuk membahas tunggakan biaya pendidikan bagi sekian 3.900 mahasiswa," ujarnya.
Untuk tahun 2023 seterusnya, menurut Wamendagri Wetipo, tanggung jawab menyiapkan anggaran kelanjutan studi mahasiswa kepada pemerintah daerah otonomi baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
"Ya mereka mahasiswa orang asli Papua merupakan generasi penerus pemimpin daerah ke depan sehingga butuh dibantu pemerintah daerah setempat," katanya.
Pihak Irjen Kemendagri, lanjut dia, sudah melakukan validasi status mahasiswa bersangkutan apakah masih kuliah di luar negeri atau tidak.
"Ya ini untuk memastikan supaya bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan layak diberikan," ujar mantan Bupati Jayawijaya itu.
Wamendagri Jhon Wempi Wetipo membuka Rakerda Bupati/Wali Kota dan Musrenbang RKPD 2024 berlangsung 13-14 April 2023 di Biak.