Sentani (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menggelar monitoring dan evaluasi program AIDS, tuberculosis, malaria (ATM) yang diikuti oleh sembilan daerah di wilayah setempat.
Sembilan wilayah yang ada di Provinsi Papua yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen dan Supiori.
Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberculosis, Malaria (BP2 ATM) Dinas Kesehatan Papua Beeri IS Wopari di Sentani, Rabu menjelaskan kegiatan ini berlangsung karena adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua sehingga terbagi menjadi tiga wilayah yakni Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
“Mengingat setelah pemisahan-pemisahan kabupaten mengikuti pemekaran provinsi, maka kita harus me-review atau ulasan yang sudah pernah dicoba sebelumnya mengenai situasi penyakit khususnya AIDS, tuberculosis (TB) dan malaria di Papua untuk melihat situasi terkini setelah pemisahan ini,” katanya.
Sehingga, menurut Beeri, permasalahan-permasalahan yang muncul atau kendala yang ada bisa secepat mungkin Dinkes Papua ‘tangkap’ melalui pertemuan ini dari pemaparan dari dinas kesehatan kabupaten/kota wilayah setempat untuk program AIDS, TB, malaria.
“Tujuannya supaya kita (Dinkes Papua) bisa mengarahkan teman-teman sembilan kabupaten/kota ini untuk segera menyusun rencana kerja untuk 2024, sehingga dapat meningkatkan cakupan ketiga program yang masih rendah atau bahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian AIDS, TB, malaria yang belum terlaksana,” ujarnya.
Dia menjelaskan ini harus segera didorong sehingga kegiatan ATM bisa berlangsung, supaya pihaknya bisa menemukan permasalahan-permasalahan ketiga penyakit tersebut sebanyak mungkin di tengah-tengah masyarakat pada sembilan daerah Papua untuk meningkatkan cakupan program.
“Cakupan program ini akan menggambarkan pelayanan yang sudah atau sedang diberikan kepada masyarakat, mengingat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa pemisahan DOB. Ternyata ketiga program ini ATM khusus untuk Papua, kita berada di posisi paling bawah dari semua provinsi yang ada di Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan cakupan program dari ATM, untuk Dinkes Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan justru lebih baik dari Papua sehingga langkah yang diambil untuk menggelar kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada kesehatan kepada masyarakat.
Monitoring dan evaluasi program ATM yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua digelar sejak Senin hingga Rabu ini di salah satu hotel di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
Sembilan wilayah yang ada di Provinsi Papua yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen dan Supiori.
Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberculosis, Malaria (BP2 ATM) Dinas Kesehatan Papua Beeri IS Wopari di Sentani, Rabu menjelaskan kegiatan ini berlangsung karena adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua sehingga terbagi menjadi tiga wilayah yakni Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
“Mengingat setelah pemisahan-pemisahan kabupaten mengikuti pemekaran provinsi, maka kita harus me-review atau ulasan yang sudah pernah dicoba sebelumnya mengenai situasi penyakit khususnya AIDS, tuberculosis (TB) dan malaria di Papua untuk melihat situasi terkini setelah pemisahan ini,” katanya.
Sehingga, menurut Beeri, permasalahan-permasalahan yang muncul atau kendala yang ada bisa secepat mungkin Dinkes Papua ‘tangkap’ melalui pertemuan ini dari pemaparan dari dinas kesehatan kabupaten/kota wilayah setempat untuk program AIDS, TB, malaria.
“Tujuannya supaya kita (Dinkes Papua) bisa mengarahkan teman-teman sembilan kabupaten/kota ini untuk segera menyusun rencana kerja untuk 2024, sehingga dapat meningkatkan cakupan ketiga program yang masih rendah atau bahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian AIDS, TB, malaria yang belum terlaksana,” ujarnya.
Dia menjelaskan ini harus segera didorong sehingga kegiatan ATM bisa berlangsung, supaya pihaknya bisa menemukan permasalahan-permasalahan ketiga penyakit tersebut sebanyak mungkin di tengah-tengah masyarakat pada sembilan daerah Papua untuk meningkatkan cakupan program.
“Cakupan program ini akan menggambarkan pelayanan yang sudah atau sedang diberikan kepada masyarakat, mengingat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa pemisahan DOB. Ternyata ketiga program ini ATM khusus untuk Papua, kita berada di posisi paling bawah dari semua provinsi yang ada di Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan cakupan program dari ATM, untuk Dinkes Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan justru lebih baik dari Papua sehingga langkah yang diambil untuk menggelar kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada kesehatan kepada masyarakat.
Monitoring dan evaluasi program ATM yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua digelar sejak Senin hingga Rabu ini di salah satu hotel di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.