Wamena (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memperkuat penanganan AIDS, TBC, dan malaria (ATM) di daerah setempat.
Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) setempat menggelar lokakarya petunjuk teknis integritas ATM dan kebijakan nasional terkait ATM tingkat provinsi Papua Pegunungan.
Anggota Badan Eksekutif Adinkes seluruh Indonesia Kemenkes RI Ferdinan J Laihad di Wamena, Selasa, mengatakan kegiatan lokakarya petunjuk teknis penanganan ATM ini dilaksanakan supaya penyakit ATM ini dapat dikendalikan dan integrasikan di dalam dokumen perencanaan daerah.
“Tujuannya supaya program terkait penyakit ATM ini antara pusat dan daerah dapat sinkron untuk mencapai tujuan eliminasi ATM,” katanya.
Menurut dia, pengendalian penyakit ATM tidak dapat dikerjakan oleh Dinas Kesehatan semata, melainkan membutuhkan peran dari lintas sektor baik pusat maupun daerah serta masyarakat.
“Dukungan lintas sektor lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat, maka dapat mengendalikan penyakit ATM di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dalam penanganan ini pihaknya fokus terhadap enam daerah di Papua Pegunungan yang selama ini mendapat dukungan dari organisasi dana global untuk pemberantasan AIDS, TBC, dan malaria, di seluruh dunia.
“Inisiatif ini sebenarnya dapat dikembangkan dalam penanganan penyakit ATM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara global fund saat ini lokus untuk perencanaan dan penganan penyakit ini hanya enam kabupaten yang dimonitor,” katanya
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep mengatakan penyakit ATM masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat, mengingat angka prevalensi penyakit tersebut masih tinggi.
“Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada pembangunan sosial, ekonomi, dan masa depan generasi di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Oleh karena itu upaya penanggulangan pemerintah daerah yang terintegrasi dalam pembangunan kesehatan, kata dia, harus mampu merencanakan dan menganggarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan ATM.
“Pencegahan dan pengendalian penyakit ATM tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, tetapi dibutuhkan lintas sektor, sinergi program dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Kegiatan lokakarya petunjuk teknis integritas ATM dan kebijakan nasional terkait ATM tingkat Provinsi Papua Pegunungan diikuti oleh Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Pegunungan Bintang, berlangsung selama tiga hari sejak 19-21 Agustus 2025.
