Pemprov Papua pacu penanganan AIDS-TB-Malaria secara maksimal
Senin, 2 Oktober 2023 11:36 WIB
Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberculosis, Malaria (BP2 ATM) Dinas Kesehatan Papua dr Berry IS Wopari. (ANTARA/Yudhi Efendi)
Sentani (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua memacu penanganan AIDS, Tuberkulosis (TB) dan Malaria (ATM) di wilayah setempat secara maksimal menyusul adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, Malaria (BP2 ATM) Dinas Kesehatan Papua dr Berry IS Wopari di Sentani, Senin mengatakan setelah pemisahan melalui DOB di Provinsi Papua menjadi empat daerah (Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Pegunungan) penanganan ATM di provinsi induk Papua menjadi kurang maksimal.
“Dengan adanya DOB di Papua ternyata mempengaruhi program AIDS, TB dan Malaria. Untuk Provinsi Papua kita berada di ranking paling bawah dari semua daerah yang ada di Indonesia,” katanya mengingatkan.
Menurutnya dr Beery, dalam perkembangannya, bahkan ada kegiatan atau cakupan program ATM dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang justru lebih baik dari provinsi induk tersebut.
“Oleh karena itu langkah cepat kami lakukan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi dengan dukungan biaya dari APBD Papua Otsus, mendorong pertemuan yang diikuti 9 kabupaten/kota untuk segera Dinkes daerah menyiapkan langkah kerja di bawah bimbingan arahan monitoring dan evaluasi dari kami (BP2 ATM),” ujarnya.
Dia menjelaskan kasus dari AIDS, Tuberkulosis dan Malaria yang terjadi di Provinsi Papua kalau dilihat dari angka absolut sangatlah banyak.
“Dari persentase, cakupannya jadi memang secara nasional itu kita sudah diberi target misalnya untuk program TB, semua kasus TB yang ada di Papua ini yang mengakses obat TB itu harus di atas 90 persen, ternyata kita di sini masih 70 persen,” katanya lagi.
Dia menambahkan artinya masih ada kasus-kasus Tuberkulosis yang belum mendapatkan obat atau pelayanan.
“Dari semua yang sudah dapat obat TB, kita baru mencapai 50 persen harusnya sudah 90 persen. Itu artinya dari seluruh pasien TB yang sudah mendapatkan obat ternyata kesembuhannya masih rendah, padahal seharusnya pasien itu sembuh semua,” katanya menjelaskan.
Dokter Beery mengatakan, kondisi itu mengakibatkan Provinsi Papua masih jauh dari target-target nasional dan bahkan masih kalah dengan tiga DOB baru di Papua.
“Ini yang harus kita pacu, demikian juga dengan malaria dengan penemuan-penemuan kasus baru dari seluruh masyarakat berpotensi tertular malaria, HIV-AIDS ternyata penjaringan kasusnya belum maksimal,” katanya.
Hal itu artinya, menurut dia lagi masih ada masyarakat yang belum ditangani di dalam pelayanan atau karena belum menemukan mereka.
“Cara menemukan seawal dan sedini mungkin adalah melalui penyuluhan-penyuluhan supaya masyarakat sadar bahwa dia sangat riskan, berisiko tinggi tertular AIDS, TB dan Malaria,” ujarnya.
Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, Malaria (BP2 ATM) Dinas Kesehatan Papua dr Berry IS Wopari di Sentani, Senin mengatakan setelah pemisahan melalui DOB di Provinsi Papua menjadi empat daerah (Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Pegunungan) penanganan ATM di provinsi induk Papua menjadi kurang maksimal.
“Dengan adanya DOB di Papua ternyata mempengaruhi program AIDS, TB dan Malaria. Untuk Provinsi Papua kita berada di ranking paling bawah dari semua daerah yang ada di Indonesia,” katanya mengingatkan.
Menurutnya dr Beery, dalam perkembangannya, bahkan ada kegiatan atau cakupan program ATM dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang justru lebih baik dari provinsi induk tersebut.
“Oleh karena itu langkah cepat kami lakukan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi dengan dukungan biaya dari APBD Papua Otsus, mendorong pertemuan yang diikuti 9 kabupaten/kota untuk segera Dinkes daerah menyiapkan langkah kerja di bawah bimbingan arahan monitoring dan evaluasi dari kami (BP2 ATM),” ujarnya.
Dia menjelaskan kasus dari AIDS, Tuberkulosis dan Malaria yang terjadi di Provinsi Papua kalau dilihat dari angka absolut sangatlah banyak.
“Dari persentase, cakupannya jadi memang secara nasional itu kita sudah diberi target misalnya untuk program TB, semua kasus TB yang ada di Papua ini yang mengakses obat TB itu harus di atas 90 persen, ternyata kita di sini masih 70 persen,” katanya lagi.
Dia menambahkan artinya masih ada kasus-kasus Tuberkulosis yang belum mendapatkan obat atau pelayanan.
“Dari semua yang sudah dapat obat TB, kita baru mencapai 50 persen harusnya sudah 90 persen. Itu artinya dari seluruh pasien TB yang sudah mendapatkan obat ternyata kesembuhannya masih rendah, padahal seharusnya pasien itu sembuh semua,” katanya menjelaskan.
Dokter Beery mengatakan, kondisi itu mengakibatkan Provinsi Papua masih jauh dari target-target nasional dan bahkan masih kalah dengan tiga DOB baru di Papua.
“Ini yang harus kita pacu, demikian juga dengan malaria dengan penemuan-penemuan kasus baru dari seluruh masyarakat berpotensi tertular malaria, HIV-AIDS ternyata penjaringan kasusnya belum maksimal,” katanya.
Hal itu artinya, menurut dia lagi masih ada masyarakat yang belum ditangani di dalam pelayanan atau karena belum menemukan mereka.
“Cara menemukan seawal dan sedini mungkin adalah melalui penyuluhan-penyuluhan supaya masyarakat sadar bahwa dia sangat riskan, berisiko tinggi tertular AIDS, TB dan Malaria,” ujarnya.
Pewarta : Yudhi Efendi
Editor : Muhsidin
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Wagub Aryoko Rumaropen ajak kepala daerah Papua terapkan pembayaran non-tunai digital
30 December 2025 17:58 WIB
Presiden Prabowo minta dana otsus Papua tidak dipakai untuk dinas luar negeri
17 December 2025 9:04 WIB
Presiden Prabowo kumpulkan kepala daerah se Tanah Papua bahas percepatan pembangunan
16 December 2025 18:07 WIB
Deputi Kepala LPS sebut 99,96 persen rekening nasabah di Papua telah dijamin
10 December 2025 23:35 WIB
Menko Polkam dan Kepala BIN merayakan Natal bersama masyarakat Papua Pegunungan
02 December 2025 17:08 WIB
Menko Polkam bersama Kepala BIN menjadi warga kehormatan Papua Pegunungan
02 December 2025 14:52 WIB
Dandim 1702 pastikan lokasi kunjungan Menkopolhukam di Kabupaten Jayawijaya aman
01 December 2025 12:08 WIB
Kementan RI alihkan pembayaran gaji 55 ASN penyuluh pertanian Biak Numfor
25 November 2025 16:33 WIB
Terpopuler - Daerah
Lihat Juga
Dishub Jayawijaya pastikan lima lampu pengatur lalu lintas beroperasi optimal
26 January 2026 16:02 WIB