Jayapura (ANTARA) - Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa menyampaikan permintaan kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk membangun Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua.
"Ada permintaan, karena ketika terjadi kasus HAM hendaknya masyarakat di sini merasa puas dan terbuka. Mungkin kiranya ada pengadilan HAM terutama di Kota Jayapura," kata Subhan Hamid Massa saat dialog dengan Wapres di, Jayapura, Selasa.
Hamid mengatakan, kehadiran Pengadilan HAM Jayapura dapat merepresentasikan hadirnya negara RI menyelesaikan persoalan HAM serta dapat menghadirkan informasi aktual tahapan penyelesaian proses hukum pelanggaran HAM di Papua.
Hamid mengatakan Wapres Ma'ruf Amin menyatakan kesanggupannya merespons berbagai aspirasi masyarakat Papua dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
"Kami boleh minta apa saja, tapi jangan minta sesuatu yang tidak bisa diberikan. Selama dalam bingkai NKRI, boleh minta apa saja, keadilan apa saja, yang beliau sampaikan dan itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan dan cita-citakan, perdamaian Papua berkelanjutan," katanya.
Dialog Wapres Ma'ruf Amin hadir di antaranya Ketua PWNU Tony Wanggai, Ketua PW Muhammadiyah Subhan HM, Ketua Umum FKUB Lipiyus B, Pegiat HAM Alberth Rumbekwan, Pengamat Hukum Amsal Sama, Direktur ELSHAM Pdt Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, Mantan Ketua Sinode GKI Herman Saud, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R Pugu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhammadiyah Papua minta Wapres bangun Pengadilan HAM di Jayapura
"Ada permintaan, karena ketika terjadi kasus HAM hendaknya masyarakat di sini merasa puas dan terbuka. Mungkin kiranya ada pengadilan HAM terutama di Kota Jayapura," kata Subhan Hamid Massa saat dialog dengan Wapres di, Jayapura, Selasa.
Hamid mengatakan, kehadiran Pengadilan HAM Jayapura dapat merepresentasikan hadirnya negara RI menyelesaikan persoalan HAM serta dapat menghadirkan informasi aktual tahapan penyelesaian proses hukum pelanggaran HAM di Papua.
Hamid mengatakan Wapres Ma'ruf Amin menyatakan kesanggupannya merespons berbagai aspirasi masyarakat Papua dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
"Kami boleh minta apa saja, tapi jangan minta sesuatu yang tidak bisa diberikan. Selama dalam bingkai NKRI, boleh minta apa saja, keadilan apa saja, yang beliau sampaikan dan itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan dan cita-citakan, perdamaian Papua berkelanjutan," katanya.
Dialog Wapres Ma'ruf Amin hadir di antaranya Ketua PWNU Tony Wanggai, Ketua PW Muhammadiyah Subhan HM, Ketua Umum FKUB Lipiyus B, Pegiat HAM Alberth Rumbekwan, Pengamat Hukum Amsal Sama, Direktur ELSHAM Pdt Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, Mantan Ketua Sinode GKI Herman Saud, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R Pugu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhammadiyah Papua minta Wapres bangun Pengadilan HAM di Jayapura