Sentani (ANTARA) - Pemuda Tabi meminta kepada pemerintah pusat untuk ada satu lembaga di Papua di luar pemerintahan yang khusus mengelola dana otonomi khusus (Otsus) sehingga sasaran peruntukan bagi masyarakat orang asli Papua (OAP) tercapai.
Tokoh Pemuda Tabi Jimmy Yoku di Sentani, Jumat mengatakan alokasi dana Otsus ini kadang sasarannya ke masyarakat OAP di kampung-kampung tidak sampai sehingga kemiskinan terus ada di atas tanah Papua.
“Kalau dana Otsus itu sampai ke masyarakat maka orang Papua saat ini tidak ada yang miskin, oleh karenanya tata kelolanya harus jelas dan tidak boleh dana itu diatur oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Jimmy, harus ada lembaga yang dikhususkan untuk mengelola dana Otsus, seperti halnya keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengatur mengenai pelestarian penyelenggara kehidupan adat dan budaya asli Papua.
“Harapannya lembaga tersebut akan fokus mengurus kepentingan masyarakat, dan tidak perlu anggarannya masuk dan dikelola oleh pemerintah daerah karena nilainya dari atas hingga bawah tidak akan sama,” ujarnya.
Jimmy menjelaskan dana Otsus keberadaannya berada di pemerintah daerah maka terjadi tumpang tindih pekerjaan baik itu anggaran maupun program.
“Pemerintah bingung maupun urus dana Otsus atau dana APBD maupun APBN sehingga tata kelolanya tidak maksimal sampai ke masyarakat Papua,” katanya.
Dia menambahkan kasus korupsi di Papua terjadi karena anggaran Otsus begitu besar dana disalahgunakan sehingga menyengsarakan masyarakat yang ada di kampung-kampung.
“Coba dana Otsus turun dari Kementerian Keuangan langsung ke lembaga pengelola (yang dimaksud) dengan pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut akan fokus mensejahterakan OAP,” ujarnya.
Tokoh Pemuda Tabi Jimmy Yoku di Sentani, Jumat mengatakan alokasi dana Otsus ini kadang sasarannya ke masyarakat OAP di kampung-kampung tidak sampai sehingga kemiskinan terus ada di atas tanah Papua.
“Kalau dana Otsus itu sampai ke masyarakat maka orang Papua saat ini tidak ada yang miskin, oleh karenanya tata kelolanya harus jelas dan tidak boleh dana itu diatur oleh pemerintah,” katanya.
Menurut Jimmy, harus ada lembaga yang dikhususkan untuk mengelola dana Otsus, seperti halnya keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengatur mengenai pelestarian penyelenggara kehidupan adat dan budaya asli Papua.
“Harapannya lembaga tersebut akan fokus mengurus kepentingan masyarakat, dan tidak perlu anggarannya masuk dan dikelola oleh pemerintah daerah karena nilainya dari atas hingga bawah tidak akan sama,” ujarnya.
Jimmy menjelaskan dana Otsus keberadaannya berada di pemerintah daerah maka terjadi tumpang tindih pekerjaan baik itu anggaran maupun program.
“Pemerintah bingung maupun urus dana Otsus atau dana APBD maupun APBN sehingga tata kelolanya tidak maksimal sampai ke masyarakat Papua,” katanya.
Dia menambahkan kasus korupsi di Papua terjadi karena anggaran Otsus begitu besar dana disalahgunakan sehingga menyengsarakan masyarakat yang ada di kampung-kampung.
“Coba dana Otsus turun dari Kementerian Keuangan langsung ke lembaga pengelola (yang dimaksud) dengan pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut akan fokus mensejahterakan OAP,” ujarnya.