Jayapura (ANTARA) - PT PLN Induk Unit Wilayah Papua dan Papua Barat menargetkan 140 kampung di daerah itu yang saat ini belum dialiri listrik sudah bisa menikmati penerangan listrik pada akhir 2023.
"Ini menjadi pekerjaan rumah kami untuk menuntaskan secepatnya dan target kami 2023 ini 140 kampung itu bisa menikmati listrik," kata General Manajer PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Budiono di Jayapura, Sabtu.
Menurut Budiono, dari total kampung tersebut ada sebanyak 90 kampung yang masuk dalam daerah rawan konflik sehingga PLN telah bekerjasama dengan aparat keamanan agar bisa membangun jaringan listrik di semua kampung itu.
"Tentu kami juga meminta dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun jaringan listrik daerah yang rawan konflik," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan survei di semua kampung tersebut sehingga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus ada sinergi dan kolaborasi antara PLN, aparat keamanan dan pemerintah daerah termasuk kepala kampung.
"Sehingga pada Desember 2023 ini kami bisa menuntaskan pekerjaan rumah yaitu semua kampung di Papua bisa menikmati aliran listrik sehingga memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan untuk membangun jaringan kelistrikan dengan adanya pemekaran provinsi baru di Papua dan Papua Barat pihaknya juga telah membentuk Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) di setiap Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam rangka mendukung percepatan kelistrikan.
"Karena memang kami mendorong supaya seluruh masyarakat di Tanah Papua segera menikmati listrik yang menjadi salah satu wujud dari percepatan pembangunan di Papua," ujarnya.
"Ini menjadi pekerjaan rumah kami untuk menuntaskan secepatnya dan target kami 2023 ini 140 kampung itu bisa menikmati listrik," kata General Manajer PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Budiono di Jayapura, Sabtu.
Menurut Budiono, dari total kampung tersebut ada sebanyak 90 kampung yang masuk dalam daerah rawan konflik sehingga PLN telah bekerjasama dengan aparat keamanan agar bisa membangun jaringan listrik di semua kampung itu.
"Tentu kami juga meminta dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun jaringan listrik daerah yang rawan konflik," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan survei di semua kampung tersebut sehingga dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus ada sinergi dan kolaborasi antara PLN, aparat keamanan dan pemerintah daerah termasuk kepala kampung.
"Sehingga pada Desember 2023 ini kami bisa menuntaskan pekerjaan rumah yaitu semua kampung di Papua bisa menikmati aliran listrik sehingga memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan untuk membangun jaringan kelistrikan dengan adanya pemekaran provinsi baru di Papua dan Papua Barat pihaknya juga telah membentuk Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) di setiap Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam rangka mendukung percepatan kelistrikan.
"Karena memang kami mendorong supaya seluruh masyarakat di Tanah Papua segera menikmati listrik yang menjadi salah satu wujud dari percepatan pembangunan di Papua," ujarnya.