Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya berhasil meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan pada Road to Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) Tahun 2023 yang berlangsung di Istora Papua Bangkit Kabupaten Jayapura pada 14-15 November 2023.
Seperti dikutip dalam website jayawijayakab.go.id, penghargaan tersebut diterima Pemkab Jayawijaya berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan penghargaan tersebut merupakan salah satu bukti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang kompak dalam pemerintahan sehingga semua pelaporan baik.
"Ini hasil dari komitmen kerja kita," katanya.
Menurut Bupati Banua, di akhir masa jabatannya ini dirinya berharap ke depan siapapun yang akan menjabat sebagai penjabat Bupati Jayawijaya harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi dalam yang telah dicapai pemerintah sebelumnya.
"Ini suatu kebanggaan saya dan saudara wakil bupati, sekda dan seluruh OPD di Kabupaten Jayawijaya karena ini satu kerja sama di masa akhir jabatan dan didapatkan dari hasil KPK sangat baik, mudah-mudahan hasil ombusdman juga nantinya baik," ujarnya.
Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejauh ini telah meraih delapan kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diharapkan prestasi ini juga dapat dipertahankan.
“Untuk siapapun PJ Bupati Jayawijaya nanti mudah-mudahan bisa bekerja sesuai dengan kerja yang selama ini telah dilakukan bahkan lebih ditingkatkan lagi dan menjaga kerjasama dengan baik sehingga pelaporan keuangan nanti bisa berjalan baik, jangan sampai sudah berupaya sejauh ini, tapi karena tidak menjaga komitmen dengan baik maka nanti bisa disclaimer," katanya lagi.
Dia menambahkan penghargaan MCP sendiri adalah bagian identifikasi untuk pencegahan korupsi, dalam MCP ada beberapa kriteria yang memang harus dilakukan identifikasi agar proses tersebut dapat berjalan baik sesuai ketentuan, mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, pengelolaan barang dan jasa, managemen ASN, APIP, pelayanan publik perizinan, ketaatan terhadap perundang-undangan dan lainnya.
"Kebetulan Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan memang dari sisi delapan area yang menjadi bagian intervensi KPK mendapatkan nilai terbaik di antara delapan Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan," ujarnya lagi.
Seperti dikutip dalam website jayawijayakab.go.id, penghargaan tersebut diterima Pemkab Jayawijaya berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengatakan penghargaan tersebut merupakan salah satu bukti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yang kompak dalam pemerintahan sehingga semua pelaporan baik.
"Ini hasil dari komitmen kerja kita," katanya.
Menurut Bupati Banua, di akhir masa jabatannya ini dirinya berharap ke depan siapapun yang akan menjabat sebagai penjabat Bupati Jayawijaya harus mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi dalam yang telah dicapai pemerintah sebelumnya.
"Ini suatu kebanggaan saya dan saudara wakil bupati, sekda dan seluruh OPD di Kabupaten Jayawijaya karena ini satu kerja sama di masa akhir jabatan dan didapatkan dari hasil KPK sangat baik, mudah-mudahan hasil ombusdman juga nantinya baik," ujarnya.
Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejauh ini telah meraih delapan kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diharapkan prestasi ini juga dapat dipertahankan.
“Untuk siapapun PJ Bupati Jayawijaya nanti mudah-mudahan bisa bekerja sesuai dengan kerja yang selama ini telah dilakukan bahkan lebih ditingkatkan lagi dan menjaga kerjasama dengan baik sehingga pelaporan keuangan nanti bisa berjalan baik, jangan sampai sudah berupaya sejauh ini, tapi karena tidak menjaga komitmen dengan baik maka nanti bisa disclaimer," katanya lagi.
Dia menambahkan penghargaan MCP sendiri adalah bagian identifikasi untuk pencegahan korupsi, dalam MCP ada beberapa kriteria yang memang harus dilakukan identifikasi agar proses tersebut dapat berjalan baik sesuai ketentuan, mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, pengelolaan barang dan jasa, managemen ASN, APIP, pelayanan publik perizinan, ketaatan terhadap perundang-undangan dan lainnya.
"Kebetulan Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan memang dari sisi delapan area yang menjadi bagian intervensi KPK mendapatkan nilai terbaik di antara delapan Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan," ujarnya lagi.