Pemprov Papua Pegunungan memperkuat Amdal pembangunan kantor gubernur

Selasa, 23 September 2025 14:05 WIB

Peserta yang menghadiri konsultasi publik penyusunan Amdal yang digelar oleh Dinas PUPR Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (23/9) 2025. ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Pegunungan

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkuat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada proses pembangunan Kantor Gubernur dan DPR Papua Pegunungan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan.

Dinas PUPR Papua Pegunungan menggelar konsultasi publik penyusunan Amdal untuk pembangunan KIPP Papua Pegunungan di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Selasa.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay di Wamena mengatakan kegiatan Amdal ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan saran terkait dampak yang mungkin terjadi pada pembangunan Kantor Gubernur dan DPR Papua Pegunungan.

“Penyusunan Amdal merupakan tahapan krusial untuk memastikan pembangunan KIPP berjalan dengan prinsip keberlanjutan, ramah lingkungan, serta berkeadilan sosial,” katanya.

Menurut dia, dokumen Amdal bukan hanya syarat teknis, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah agar pembangunan pusat pemerintahan tidak merusak lingkungan dan tetap berpihak pada masyarakat.

“Konsultasi publik menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi, saran, maupun kritik dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat adat. Masukan dari forum ini akan menentukan kualitas Amdal sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan KIPP ke depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan KIPP Papua Pegunungan diharapkan tidak sekadar menghadirkan pusat pemerintahan yang megah, tetapi memberi manfaat nyata seperti membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga kelestarian hutan dan ekosistem khas pegunungan.

“Kita harus memastikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap menjadi bagian dari pembangunan. Pusat pemerintahan di Gunung Susu harus menjadi representasi Papua Pegunungan yang modern, tetapi tetap mengakar pada identitas budaya dan alam kita,” katanya.

Dia menambahkan, dengan dibukanya konsultasi publik ini dapat merumuskan rekomendasi terbaik demi terwujudnya pembangunan KIPP Papua Pegunungan yang maju, lestari dan menyejahterakan masyarakat.