Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengharapkan 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat mengembangkan katalog elektronik (E-Katalog) lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura Mudiharti saat dihubungi ANTARA di Sentani, Sabtu mengatakan E-Katalog lokal disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah guna mendukung kebijakan pengadaan barang dan jasa yang cepat, mudah, aman dan transparan.
“Kebijakan pemerintah daerah yang dimaksud ialah semua proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa akan cepat, mudah, aman dan transparan,” katanya.
Menurut Mudiharti, sosialisasi mengenai afirmasi belanja produk dalam negeri dan E-Katalog lokal sangat perlu dilakukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memahami urgensi terkait optimalisasi produk dalam negeri.
“Proses pengadaan barang dan jasa menggunakan E-Katalog merupakan inovasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian diberikan kepada pemerintah daerah termasuk di sini untuk dapat mengelolanya sendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan E-Katalog lokal dilakukan di daerah dengan tujuan pelaku pengadaan di setiap OPD baik itu PPK dan PPTK akan lebih memahami dan mengetahui tentang E-Katalog lokal.
“Diharapkan semua proses transaksi yang dilakukan oleh pejabat teknis di setiap OPD bisa menggunakan E-Katalog Lokal karena prosesnya akan lebih cepat, mudah dan transparan,” katanya.
Dia menambahkan Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat perlu juga menangkap peluang ini karena E-Katalog lokal juga dapat menjadi sarana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
“Kami berharap dengan penerapan ini maka UMKM dapat berkontribusi bersama pemerintah melalui E-Katalog lokal ini dengan menayangkan produknya dan dibeli oleh OPD,” ujarnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Jayapura Mudiharti saat dihubungi ANTARA di Sentani, Sabtu mengatakan E-Katalog lokal disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah guna mendukung kebijakan pengadaan barang dan jasa yang cepat, mudah, aman dan transparan.
“Kebijakan pemerintah daerah yang dimaksud ialah semua proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa akan cepat, mudah, aman dan transparan,” katanya.
Menurut Mudiharti, sosialisasi mengenai afirmasi belanja produk dalam negeri dan E-Katalog lokal sangat perlu dilakukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memahami urgensi terkait optimalisasi produk dalam negeri.
“Proses pengadaan barang dan jasa menggunakan E-Katalog merupakan inovasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian diberikan kepada pemerintah daerah termasuk di sini untuk dapat mengelolanya sendiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan E-Katalog lokal dilakukan di daerah dengan tujuan pelaku pengadaan di setiap OPD baik itu PPK dan PPTK akan lebih memahami dan mengetahui tentang E-Katalog lokal.
“Diharapkan semua proses transaksi yang dilakukan oleh pejabat teknis di setiap OPD bisa menggunakan E-Katalog Lokal karena prosesnya akan lebih cepat, mudah dan transparan,” katanya.
Dia menambahkan Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat perlu juga menangkap peluang ini karena E-Katalog lokal juga dapat menjadi sarana pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
“Kami berharap dengan penerapan ini maka UMKM dapat berkontribusi bersama pemerintah melalui E-Katalog lokal ini dengan menayangkan produknya dan dibeli oleh OPD,” ujarnya.