Timika (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengharapkan pemerintah daerah setempat dapat mengawasi penempatan pegawai agar tidak bertumpuk di wilayah perkotaan saja.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika Yohanes Felix Helyanan di Timika, Selasa, mengatakan penempatan tugas pegawai harus merata di kota maupun pedalaman.
"Jangan sampai saat penempatan pegawai bertumpuk di wilayah perkotaan dan pedalaman terabaikan atau dikorbankan," katanya.
Menurut Yohanes, para pegawai yang telah diangkat juga harus siap untuk ditempatkan kemana saja termasuk di wilayah pedalaman.
"Jangan hanya bertumpuk di kota harus ada pengawasan serius dari pihak pemerintah, kalau baru kerja dua tahun tidak boleh minta pindah ke kota, harus siap kapan dan dimana saja ditugaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah meluluskan honorer guru dan tenaga medis pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.
"Honorer lulus semua dan kami sangat apresiasi terhadap Pemerintah Pusat yang telah menolong nasib honorer di daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan kesempatan seperti ini dapat diberikan bagi honorer yang ada di dinas lainnya, sehingga pada 2024 ini dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK.
"Harapan kami jika bisa maka semua honorer dapat diangkat agar tahun ini tidak ada lagi honorer, apalagi yang telah melayani lebih dari lima tahun," ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika Yohanes Felix Helyanan di Timika, Selasa, mengatakan penempatan tugas pegawai harus merata di kota maupun pedalaman.
"Jangan sampai saat penempatan pegawai bertumpuk di wilayah perkotaan dan pedalaman terabaikan atau dikorbankan," katanya.
Menurut Yohanes, para pegawai yang telah diangkat juga harus siap untuk ditempatkan kemana saja termasuk di wilayah pedalaman.
"Jangan hanya bertumpuk di kota harus ada pengawasan serius dari pihak pemerintah, kalau baru kerja dua tahun tidak boleh minta pindah ke kota, harus siap kapan dan dimana saja ditugaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah meluluskan honorer guru dan tenaga medis pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.
"Honorer lulus semua dan kami sangat apresiasi terhadap Pemerintah Pusat yang telah menolong nasib honorer di daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan kesempatan seperti ini dapat diberikan bagi honorer yang ada di dinas lainnya, sehingga pada 2024 ini dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK.
"Harapan kami jika bisa maka semua honorer dapat diangkat agar tahun ini tidak ada lagi honorer, apalagi yang telah melayani lebih dari lima tahun," ujarnya.