Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi, Papua memastikan pembayaran 60 persen dana hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan akan dibayarkan pada APBD induk tahun ini.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Sarmi dengan KPU dan Bawaslu telah dilakukan pada Jumat (10/11/2023) dan masing-masing menerima 40 persen.
Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra, di Sentani, Selasa, mengatakan dana hibah yang diberikan ke KPU sebesar Rp48 miliar, sedangkan baru dialokasikan 40 persen atau Rp19 miliar, sementara Bawaslu Rp26 miliar tetapi baru dialokasikan 40 persen atau Rp10 miliar.
“Untuk pembayaran 60 persen baik kepada KPU sebesar Rp28 miliar dan Bawaslu Rp15 miliar akan dilakukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2024,” katanya pula.
Menurut Mansnembra, penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dari APBD induk 2024 akan diserahkan dari DPRD Kabupaten Sarmi ke pemerintah setempat pada akhir Januari.
“Setelah penyerahan DPA 2024, maka sisa dana hibah ke KPU, Bawaslu, dan keamanan akan kami serahkan, sehingga tahapan dan penyelenggara pemilu berlangsung sesuai jadwal dan tanpa ada keterlambatan apapun,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan sebagai pemerintah daerah, pihaknya telah mendapat laporan dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Sarmi bahwa semua proses dan tahapan pemilu sejauh ini berjalan lancar.
“Saya bisa tegaskan sesuai laporan tersebut, tahapan pemilu yang berlangsung di Kabupaten Sarmi semua berjalan baik sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang dikeluarkan KPU,” kata dia.
Dia menambahkan Pemkab Sarmi bersama KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri setempat akan duduk bersama membahas mengenai persiapan-persiapan terakhir menuju ke 14 Februari 2024.
“Kami berharap logistik pemilu saat pendistribusian nanti ke setiap distrik kemudian dilanjutkan ke tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar dan aman,” ujarnya.
Dia menegaskan penyelenggaraan tahapan, pencoblosan hingga hasil pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD kabupaten, kota dan provinsi maupun pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Sarmi akan berlangsung aman dan lancar.
“Kabupaten Sarmi salah satu daerah aman pemilu di Provinsi Papua dengan masyarakat serta stakeholder atau pemangku kepentingan bersatu dalam menyukseskan agenda nasional tersebut,” katanya pula.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Sarmi dengan KPU dan Bawaslu telah dilakukan pada Jumat (10/11/2023) dan masing-masing menerima 40 persen.
Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra, di Sentani, Selasa, mengatakan dana hibah yang diberikan ke KPU sebesar Rp48 miliar, sedangkan baru dialokasikan 40 persen atau Rp19 miliar, sementara Bawaslu Rp26 miliar tetapi baru dialokasikan 40 persen atau Rp10 miliar.
“Untuk pembayaran 60 persen baik kepada KPU sebesar Rp28 miliar dan Bawaslu Rp15 miliar akan dilakukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2024,” katanya pula.
Menurut Mansnembra, penyerahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dari APBD induk 2024 akan diserahkan dari DPRD Kabupaten Sarmi ke pemerintah setempat pada akhir Januari.
“Setelah penyerahan DPA 2024, maka sisa dana hibah ke KPU, Bawaslu, dan keamanan akan kami serahkan, sehingga tahapan dan penyelenggara pemilu berlangsung sesuai jadwal dan tanpa ada keterlambatan apapun,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan sebagai pemerintah daerah, pihaknya telah mendapat laporan dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Sarmi bahwa semua proses dan tahapan pemilu sejauh ini berjalan lancar.
“Saya bisa tegaskan sesuai laporan tersebut, tahapan pemilu yang berlangsung di Kabupaten Sarmi semua berjalan baik sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang dikeluarkan KPU,” kata dia.
Dia menambahkan Pemkab Sarmi bersama KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri setempat akan duduk bersama membahas mengenai persiapan-persiapan terakhir menuju ke 14 Februari 2024.
“Kami berharap logistik pemilu saat pendistribusian nanti ke setiap distrik kemudian dilanjutkan ke tempat pemungutan suara (TPS) berjalan lancar dan aman,” ujarnya.
Dia menegaskan penyelenggaraan tahapan, pencoblosan hingga hasil pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD kabupaten, kota dan provinsi maupun pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Sarmi akan berlangsung aman dan lancar.
“Kabupaten Sarmi salah satu daerah aman pemilu di Provinsi Papua dengan masyarakat serta stakeholder atau pemangku kepentingan bersatu dalam menyukseskan agenda nasional tersebut,” katanya pula.