Jayapura (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Papua meminta dua kabupaten yakni Sarmi dan Supiori agar fokus dalam mengendalikan harga barang khususnya menjelang Pilkada serentak, jangan sampai terjadi kenaikan harga atau kelangkaan bahan pokok.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Papua Setyo Wahyudi kepada Antara di Jayapura, Selasa, mengatakan memang saat ini tren inflasi nasional per Oktober 2024 menunjukkan angka inflasi tahunan sebesar 1,71 persen dan Inflasi bulanan sebesar 0,08 persen.
"Dan kami di Provinsi Papua mencatat inflasi (YoY) sebesar 1,10 persen di mana masuk dalam 10 Provinsi dengan kategori inflasi terendah di Indonesia," katanya.
Menurut Setyo, meski masih dalam kategori inflasi terendah se Indonesia namun ada beberapa kabupaten yang stabilitas harga mengalami kenaikan dikarenakan situasi di daerahnya.
"Berdasarkan laporan di Kabupaten Sarmi terjadi pemalangan beberapa waktu lalu sehingga memberikan dampak pada harga barang, lalu Supiori juga dikarenakan transportasi yang menggunakan laut," ujarnya.
Ia menjelaskan untuk itu sangat penting dilakukan pemantauan dan pengendalian harga dengan begitu inflasi di Provinsi Papua bisa terus stabil.
"Dalam arahan dan penekanan Menteri Dalam Negeri yaitu memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin, antisipasi dampak bencana yang disebabkan kondisi cuaca, merinci jenis komoditas mengalami kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan, serta diharapkan Pemda untuk melakukan rapat koordinasi atau monev pengendalian Inflasi Daerah," katanya.
Ia menambahkan serta melakukan yang lebih proaktif dalam melakukan langkah-langkah kongkrit pengendalian inflasi daerah dan mengidentifikasi penyebab kenaikan harga barang/jasa.
"Sehingga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang Pilkada dan hari raya Natal dan Tahun Baru," ujarnya.
