Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua pada tahun 2024 merencanakan penganggaran keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai pengganti Sistem Infornasi Manajemen Daerah (SIMDA).
"SIPD dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran melalui pengintegrasian keuangan yang baik di tahun anggaran 2024," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Supiori Aldy di Biak, Senin.
Ia mengatakan, aplikasi SIPD memuat data delapan kelompok data yakni data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah serta politik/hukum/keamanan.
Aldy mengatakan, SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime.
Di dalam SIPD, lanjut dia, memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan.
"Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan," sebut Aldy.
Menurut dia, melalui aplikasi SIPD ini setiap kabupaten/kota terkoneksi dengan Kemendagri Jakarta.
Ia mengatakan, Pemkab Supiori sudah menerapkan aplikasi SIPD RI sebagai bagian inovasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
"Semua data transaksi penggunaan keuangan untuk pembiayaan program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dapat terlihat dalam implementasi aplikasi SIPD," katanya.
Disinggung terkait alokasi anggaran 2024, menurut Aldy, disesuaikan dengan sumber pembiayaan di antaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus Papua, bagi hasil pajak, pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
"Untuk porsi anggaran diterima setiap OPD pada 2024 tidak sama satu dengan lainnya karena menyesuaikan kebijakan umum anggaran dan program strategis Pemkab Supiori," katanya.
"SIPD dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran melalui pengintegrasian keuangan yang baik di tahun anggaran 2024," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Supiori Aldy di Biak, Senin.
Ia mengatakan, aplikasi SIPD memuat data delapan kelompok data yakni data umum, sosial budaya, sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, keuangan daerah serta politik/hukum/keamanan.
Aldy mengatakan, SIPD merupakan sistem yang bisa mengintegrasikan data dari pemerintah daerah secara nasional dan realtime.
Di dalam SIPD, lanjut dia, memuat data perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga sistem keuangan.
"Data tersebut sangat berguna bagi pemerintah sebagai dasar pembuatan keputusan," sebut Aldy.
Menurut dia, melalui aplikasi SIPD ini setiap kabupaten/kota terkoneksi dengan Kemendagri Jakarta.
Ia mengatakan, Pemkab Supiori sudah menerapkan aplikasi SIPD RI sebagai bagian inovasi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
"Semua data transaksi penggunaan keuangan untuk pembiayaan program pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dapat terlihat dalam implementasi aplikasi SIPD," katanya.
Disinggung terkait alokasi anggaran 2024, menurut Aldy, disesuaikan dengan sumber pembiayaan di antaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus Papua, bagi hasil pajak, pendapatan asli daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
"Untuk porsi anggaran diterima setiap OPD pada 2024 tidak sama satu dengan lainnya karena menyesuaikan kebijakan umum anggaran dan program strategis Pemkab Supiori," katanya.