Jayapura (ANTARA) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Nomensen Mambraku berharap penempatan guru di daerah itu harus merata hingga ke pelosok sehingga tidak menumpuk di perkotaan.
"Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua maka penempatan guru harus merata hingga pelosok agar anak-anak mendapat pendidikan seperti halnya yang berada di daerah lain," kata Nomensen Mambraku di Jayapura, Senin
Saat ini terjadi penumpukan guru terutama di perkotaan, katanya, menyebabkan banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga guru sehingga ke depan pemerintah daerah maupun provinsi harus mengambil tindakan tegas terhadap guru yang enggan bertugas ditempat tugasnya.
Diakui, akibat tidak meratanya penempatan guru menyebabkan banyak sekolah terutama di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar, kekurangan tenaga guru.
Untuk mengatasi hal itu selain harus menempatkan guru-guru hingga ke pelosok, dinas pendidikan di kabupaten disarankan untuk merekrut pemuda-pemudi dari wilayahnya untuk menjadi gurun di daerah itu.
"Tidak mungkin kelompok bersenjata mengganggu saudara mereka yang menjadi guru sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman," harap Nomensen Mambraku.
Menurutnya, pemda baik itu kabupaten dan kota serta provinsi harus memiliki data base yang valid tentang dunia pendidikan baik itu terkait gedung sekolah maupun tenaga pengajarnya.
Hal itu bertujuan bila ada sekolah yang kekurangan tenaga guru dapat segera diatasi dengan menambah jumlah guru.
Dengan dilakukannya hal itu diharapkan pendidikan di Papua dapat meningkat sekaligus mengurangi jumlah anak yang tidak bisa baca-tulis dan berhitung.
Data BPS tahun 2023 mengungkapkan tercatat 260 ribu anak di Tanah Papua yang belum bisa baca, tulis, dan berhitung, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua PGRI: Penempatan guru di Tanah Papua harus merata hingga pelosok
"Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua maka penempatan guru harus merata hingga pelosok agar anak-anak mendapat pendidikan seperti halnya yang berada di daerah lain," kata Nomensen Mambraku di Jayapura, Senin
Saat ini terjadi penumpukan guru terutama di perkotaan, katanya, menyebabkan banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga guru sehingga ke depan pemerintah daerah maupun provinsi harus mengambil tindakan tegas terhadap guru yang enggan bertugas ditempat tugasnya.
Diakui, akibat tidak meratanya penempatan guru menyebabkan banyak sekolah terutama di wilayah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar, kekurangan tenaga guru.
Untuk mengatasi hal itu selain harus menempatkan guru-guru hingga ke pelosok, dinas pendidikan di kabupaten disarankan untuk merekrut pemuda-pemudi dari wilayahnya untuk menjadi gurun di daerah itu.
"Tidak mungkin kelompok bersenjata mengganggu saudara mereka yang menjadi guru sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman," harap Nomensen Mambraku.
Menurutnya, pemda baik itu kabupaten dan kota serta provinsi harus memiliki data base yang valid tentang dunia pendidikan baik itu terkait gedung sekolah maupun tenaga pengajarnya.
Hal itu bertujuan bila ada sekolah yang kekurangan tenaga guru dapat segera diatasi dengan menambah jumlah guru.
Dengan dilakukannya hal itu diharapkan pendidikan di Papua dapat meningkat sekaligus mengurangi jumlah anak yang tidak bisa baca-tulis dan berhitung.
Data BPS tahun 2023 mengungkapkan tercatat 260 ribu anak di Tanah Papua yang belum bisa baca, tulis, dan berhitung, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua PGRI: Penempatan guru di Tanah Papua harus merata hingga pelosok