Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua berupaya memperkuat data penerima manfaat dengan melakukan pendataan bagi program keluarga harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura Arry R Deda di Sentani, Rabu mengatakan hasil dari pendataan yang dilakukan petugas di lapangan membuahkan hasil.
“Data PKH yang awalnya hanya 4.000, saat ini menjadi 12.000 dan itu dilakukan di 139 kampung dan lima kelurahan,” katanya.
Menurut Arry, melonjaknya data PKH karena memang banyak masyarakat yang bermigrasi ke Kabupaten Jayapura sehingga datanya mengalami perubahan di 2024.
“Lonjakannya sangat signifikan dimana 2023 hanya 4.000, sementara 2024 melonjak menjadi 12.000 penerima keluarga harapan,” ujarnya.
Dia menjelaskan data tersebut secara otomatis terkoneksi hingga ke Kementerian Sosial dan akan berdampak terhadap segala bentuk bantuan tunai maupun non-tunai dari pemerintah pusat.
“Kami berharap semua masyarakat yang masuk dalam kategori (PKH) bisa memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah melalui Kantor Pos,” katanya.
Dia menambahkan masih ada pekerjaan besar baginya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Dalam teori sosial, semakin banyak penerima bantuan dari pemerintah maka pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam hal ini kami tidak berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura Arry R Deda di Sentani, Rabu mengatakan hasil dari pendataan yang dilakukan petugas di lapangan membuahkan hasil.
“Data PKH yang awalnya hanya 4.000, saat ini menjadi 12.000 dan itu dilakukan di 139 kampung dan lima kelurahan,” katanya.
Menurut Arry, melonjaknya data PKH karena memang banyak masyarakat yang bermigrasi ke Kabupaten Jayapura sehingga datanya mengalami perubahan di 2024.
“Lonjakannya sangat signifikan dimana 2023 hanya 4.000, sementara 2024 melonjak menjadi 12.000 penerima keluarga harapan,” ujarnya.
Dia menjelaskan data tersebut secara otomatis terkoneksi hingga ke Kementerian Sosial dan akan berdampak terhadap segala bentuk bantuan tunai maupun non-tunai dari pemerintah pusat.
“Kami berharap semua masyarakat yang masuk dalam kategori (PKH) bisa memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah melalui Kantor Pos,” katanya.
Dia menambahkan masih ada pekerjaan besar baginya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura.
“Dalam teori sosial, semakin banyak penerima bantuan dari pemerintah maka pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam hal ini kami tidak berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan,” ujarnya.