Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebutkan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat adalah tanggung jawab bersama, dan untuk mengatasinya perlu ditetapkan sasaran serta langkah kongkrit secara sinergi.
Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur di Jayapura, Kamis, mengatakan selain itu juga diharapkan dapat memperkuat lagi koordinasi yang telah terbangun.
“Ada dua hal yang kami harapkan dari rapat tersebut yakni tersosialisasinya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Papua pada 2023–2026,” katanya saat rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Menurut Derek, kemudian meningkatnya wawasan dan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait dalam penyusunan kegiatan dan sub kegiatan sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Lalu meningkatnya komitmen Pemerintah Provinsi Papua dan stakeholder terkait dalam implementasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, dihasilkannya dokumen anggaran program penanggulangan kemiskinan ekstrem Provinsi Papua pada anggaran 2024 dan 2025.
“Dengan begitu maka penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi Papua, sehingga akan terwujud sehingga dampaknya nanti masyarakat setempat sejahtera,” katanya lagi.
Dia menambahkan, berdasarkan data Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) BPS Maret 2023 angka kemiskinan ekstrim di Tanah Papua yang mana berada pada 7,67 atau turun 3,25 poin dari posisi 10,92 persen pada 2022.
“Oleh sebab itu, perlu ada upaya yang lebih serius lagi dari Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong dan membina kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kinerja program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing,” ujarnya lagi.