Jayapura (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Jayapura, Papua menargetkan nilai investasi pada 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Fillep Hamadi di Jayapura, Selasa, mengatakan saat Juni 2024 investasi di daerah itu sudah berada di angka Rp700 miliar.
"Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari izin membangun pada DPMPTSP dari target Rp1,8 miliar kini sudah capai Rp950 juta namun dalam Anggaran Belanja Tetap (ABT) kami naikkan menjadi Rp2 miliar," katanya.
Menurut Hamadi, penambahan anggaran belanja tersebut dilakukan karena dari target Rp1,8 miliar telah mencapai 60 persen sehingga pihaknya optimistis bisa mencapai Rp2,50 miliar.
Dia menjelaskan sementara terkait pelayanan perizinan di tahun ini pihaknya menargetkan sebanyak 4.000 jenis layanan baik yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun di kantor.
"Hingga semester pertama tahun ini sudah sebanyak 2.400 lebih pelayanan meliputi layanan Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS) maupun jenis usaha dan izin non berusaha," ujarnya.
Dia menambahkan layanan nonn berusaha seperti izin praktik dokter, perawat, apoteker dan izin membangun yang sudah berada di angka 2.400 secara keseluruhan atau sebesar 57 persen.
"Namun yang paling dalam pelayanan kami ialah jenis izin usaha perdagangan dan jasa," katanya lagi.
Dia mengatakan hingga kini investor lokal masih terus bertumbuh dibandingkan dengan investor asing yang masuk ke Kota Jayapura.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Fillep Hamadi di Jayapura, Selasa, mengatakan saat Juni 2024 investasi di daerah itu sudah berada di angka Rp700 miliar.
"Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari izin membangun pada DPMPTSP dari target Rp1,8 miliar kini sudah capai Rp950 juta namun dalam Anggaran Belanja Tetap (ABT) kami naikkan menjadi Rp2 miliar," katanya.
Menurut Hamadi, penambahan anggaran belanja tersebut dilakukan karena dari target Rp1,8 miliar telah mencapai 60 persen sehingga pihaknya optimistis bisa mencapai Rp2,50 miliar.
Dia menjelaskan sementara terkait pelayanan perizinan di tahun ini pihaknya menargetkan sebanyak 4.000 jenis layanan baik yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun di kantor.
"Hingga semester pertama tahun ini sudah sebanyak 2.400 lebih pelayanan meliputi layanan Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS) maupun jenis usaha dan izin non berusaha," ujarnya.
Dia menambahkan layanan nonn berusaha seperti izin praktik dokter, perawat, apoteker dan izin membangun yang sudah berada di angka 2.400 secara keseluruhan atau sebesar 57 persen.
"Namun yang paling dalam pelayanan kami ialah jenis izin usaha perdagangan dan jasa," katanya lagi.
Dia mengatakan hingga kini investor lokal masih terus bertumbuh dibandingkan dengan investor asing yang masuk ke Kota Jayapura.