Jayapura (ANTARA) - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Papua berharap, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di daerah itu mempercepat pelaksanaan program kerja berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing, guna meningkatkan daya beli masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Papua Andry di Jayapura, Selasa, mengatakan meskipun saat ini terjadi efisiensi anggaran, program yang direncanakan untuk memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat harus tetap berjalan.
“Efisiensi itu bukan hanya mengurangi tapi bagaimana menambah bobot program-program agar menjadi prioritas yang lebih besar sehingga manfaatnya dapat dirasakan,” katanya.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dipengaruhi belanja pengeluaran pemerintah sehingga program-program sudah harus dijalankan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Melalui program program yang sudah direncanakan dalam APBD bisa menjadi faktor yang memengaruhi perekonomian daerah di Papua, begitu juga pada kabupaten kota,” ujarnya.
Dia menjelaskan pelaksanaan program pembangunan oleh pemkab dan pemkot di daerah itu berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat secara tidak langsung karena belanja dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah melalui program-program tersebut.
“Kami pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi daerah di mana upaya ini dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan nasional,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Papua pada Maret 2025 tercatat 1,13 persen. Angka tersebut masih dalam batas ditargetkan pemerintah, yakni 2,5 plus minus satu persen.
