Jayapura (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Kota Jayapura, Papua membangun rumah layak huni bagi masyarakat asli Papua di daerah itu yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus).
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura Nofdy Rampi di Jayapura, Jumat, mengatakan rumah layak huni bagi warga asli Papua tersebut dibangun dengan tipe 45 dan memiliki dua kamar.
"Anggaran pengerjaan untuk masing-masing unit senilai Rp285 juta hingga Rp300 juta," katanya.
Menurut Nofdy, rumah layak huni dibangun di beberapa kelurahan dan distrik yang dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Dengan demikian kami berharap masyarakat menerima rumah layak ini dapat dijaga dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan pembangunan rumah layak huni merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk memprioritaskan infrastruktur dasar orang asli Papua (OAP) dari sektor perumahan.
"Sehingga kami selalu mendata agar dalam pembangunan ke depannya semua OAP bisa menerima bantuan berupa rumah layak huni," katanya lagi.
Dia menambahkan, dalam pengawasannya pihaknya terus memastikan tidak ada penerima ganda.
"Penerima bantuan merupakan warga yang berpenghasilan rendah dan rumah dibangun di lahan milik penerima bantuan untuk menghindari hal yang layak diinginkan ke depannya," ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura Nofdy Rampi di Jayapura, Jumat, mengatakan rumah layak huni bagi warga asli Papua tersebut dibangun dengan tipe 45 dan memiliki dua kamar.
"Anggaran pengerjaan untuk masing-masing unit senilai Rp285 juta hingga Rp300 juta," katanya.
Menurut Nofdy, rumah layak huni dibangun di beberapa kelurahan dan distrik yang dikhususkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Dengan demikian kami berharap masyarakat menerima rumah layak ini dapat dijaga dengan baik," ujarnya.
Dia menjelaskan pembangunan rumah layak huni merupakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk memprioritaskan infrastruktur dasar orang asli Papua (OAP) dari sektor perumahan.
"Sehingga kami selalu mendata agar dalam pembangunan ke depannya semua OAP bisa menerima bantuan berupa rumah layak huni," katanya lagi.
Dia menambahkan, dalam pengawasannya pihaknya terus memastikan tidak ada penerima ganda.
"Penerima bantuan merupakan warga yang berpenghasilan rendah dan rumah dibangun di lahan milik penerima bantuan untuk menghindari hal yang layak diinginkan ke depannya," ujarnya.