Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, memperoleh dana transfer untuk pemilihan daerah (Pilkada) Serentak 2024 sebesar Rp43 miliar dari pemerintah pusat.
Dana hibah Pilkada serentak 2024 yang disepakati antara Pemkab dan KPU Kabupaten Jayapura sebesar Rp55 miliar, baru terealisasi Rp30 miliar, Bawaslu Rp20 miliar sudah terbayar Rp5 milia dan TNI-Polri Rp8 miliar sudah terealisasi Rp4 miliar.
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Sabtu mengatakan kepastian dukungan anggaran setelah mendengar langsung dari Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI.
“Dari hasil pembicaraan itu mengenai rekon pemanfaatan atau transfer dana dari pemda ke KPU, Bawaslu dan TNI-Polri,” katanya.
Menurut Siriwa, inti dari pembicaraan dengan Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI bahwa kekurangan anggaran siap dibantu oleh pemerintah pusat.
“Kami sangat berharap proses transfer anggaran ini berjalan cepat, sehingga tahapan dan proses pilkada serentak dapat berjalan baik,” ujarnya.
Dia menjelaskan dukungan transfer anggaran Pilkada 2024 sangat membantu penyelesaian sisa dana hibah yang harus dibayarkan ke KPU, Bawaslu dan pihak keamanan TNI-Polri.
“Tentu kami berharap proses ini berjalan cepat, sehingga pelaksanaan pilkada di Kabupaten Jayapura sukses,” katanya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra J Tunya menyambut baik informasi bahwa dana hibah pilkada akan dibayarkan melalui transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Ini adalah agenda negara yang mana penyelenggaraannya harus sukses, sehingga kekurangan anggaran pemerintah daerah harus didukung oleh pemerintah pusat supaya semua proses dan tahapan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Dana hibah Pilkada serentak 2024 yang disepakati antara Pemkab dan KPU Kabupaten Jayapura sebesar Rp55 miliar, baru terealisasi Rp30 miliar, Bawaslu Rp20 miliar sudah terbayar Rp5 milia dan TNI-Polri Rp8 miliar sudah terealisasi Rp4 miliar.
Penjabat Bupati Jayapura Semuel Siriwa di Sentani, Sabtu mengatakan kepastian dukungan anggaran setelah mendengar langsung dari Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI.
“Dari hasil pembicaraan itu mengenai rekon pemanfaatan atau transfer dana dari pemda ke KPU, Bawaslu dan TNI-Polri,” katanya.
Menurut Siriwa, inti dari pembicaraan dengan Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI bahwa kekurangan anggaran siap dibantu oleh pemerintah pusat.
“Kami sangat berharap proses transfer anggaran ini berjalan cepat, sehingga tahapan dan proses pilkada serentak dapat berjalan baik,” ujarnya.
Dia menjelaskan dukungan transfer anggaran Pilkada 2024 sangat membantu penyelesaian sisa dana hibah yang harus dibayarkan ke KPU, Bawaslu dan pihak keamanan TNI-Polri.
“Tentu kami berharap proses ini berjalan cepat, sehingga pelaksanaan pilkada di Kabupaten Jayapura sukses,” katanya.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra J Tunya menyambut baik informasi bahwa dana hibah pilkada akan dibayarkan melalui transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Ini adalah agenda negara yang mana penyelenggaraannya harus sukses, sehingga kekurangan anggaran pemerintah daerah harus didukung oleh pemerintah pusat supaya semua proses dan tahapan berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.