Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jayapura Papua melalui Dinas Perhubungan setempat memproteksi transportasi daerah setempat guna meningkatkan pelayanan bagi orang asli Papua (OAP).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura Alfons Awoitauw di Sentani Selasa mengatakan, proteksi itu dilakukan agar masyarakat Papua bisa memperoleh transportasi yang baik serta ada pemasukan untuk pemerintah.
Pemkab Jayapura sendiri menggelar upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 di Kantor Dinas Perhubungan daerah setempat pada Selasa.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay bertindak sebagai Inspektur upacara pada upacara tersebut.
“Kementerian Perhubungan RI bukan sebagai mitra tetapi bagian tubuh dari otonomi daerah untuk memproteksi transportasi di Papua,” katanya.
Menurut Alfons, memproteksi dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah (PAD), sumber daya manusia (SDM), serta keberpihakan terhadap OAP.
“Di sini sudah sangat jelas bagaimana transportasi yang dibangun saat ini untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi OAP dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dia mengatakan, untuk membangun Papua khususnya transportasi itu jangan secara vertikal tetapi berilah ruang ke organisasi perangkat daerah (OPD) untuk persetujuan pembangunan.
“Kalau kebijakan itu diberikan maka kami akan bekerja sesuai dengan harapan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari dinas ini,” katanya.
Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan RI harus bekerja sama yang baik dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota setempat.
“Hal ini supaya usulan pekerjaan dari pemerintah daerah mengenai peningkatan transportasi darat, laut, dan danau bisa berjalan mulus tanpa adanya hambatan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura Alfons Awoitauw di Sentani Selasa mengatakan, proteksi itu dilakukan agar masyarakat Papua bisa memperoleh transportasi yang baik serta ada pemasukan untuk pemerintah.
Pemkab Jayapura sendiri menggelar upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 di Kantor Dinas Perhubungan daerah setempat pada Selasa.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay bertindak sebagai Inspektur upacara pada upacara tersebut.
“Kementerian Perhubungan RI bukan sebagai mitra tetapi bagian tubuh dari otonomi daerah untuk memproteksi transportasi di Papua,” katanya.
Menurut Alfons, memproteksi dalam kaitannya dengan pendapatan asli daerah (PAD), sumber daya manusia (SDM), serta keberpihakan terhadap OAP.
“Di sini sudah sangat jelas bagaimana transportasi yang dibangun saat ini untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi OAP dalam meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dia mengatakan, untuk membangun Papua khususnya transportasi itu jangan secara vertikal tetapi berilah ruang ke organisasi perangkat daerah (OPD) untuk persetujuan pembangunan.
“Kalau kebijakan itu diberikan maka kami akan bekerja sesuai dengan harapan pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari dinas ini,” katanya.
Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan RI harus bekerja sama yang baik dengan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota setempat.
“Hal ini supaya usulan pekerjaan dari pemerintah daerah mengenai peningkatan transportasi darat, laut, dan danau bisa berjalan mulus tanpa adanya hambatan,” ujarnya.