Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta agar penggunaan dana kampung tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial termasuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan aparatur kampung melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pelaksana Harian Asisten III Setda Kota Jayapura Frederik Awarawi di Jayapura, Rabu, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting demi kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerja formal maupun informal mendapatkan perlindungan," katanya.
Menurut Awarawi, Pemkot Jayapura telah berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh pekerja di daerah ini termasuk yang berada di kampung dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Untuk itu kami meminta kepada pemerintahan kampung agar dalam menjalankan tugas terutama dalam mengelola dana kampung harus sesuai demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya
Dia menjelaskan dana kampung yang diterima harus dipergunakan dengan baik untuk pembangunan fisik tetapi juga peningkatan kesejahteraan seluruh aparatur kampung dan masyarakat.
"Dana kampung harus memproteksi kesejahteraan aparatur kampung dan masyarakat, salah satunya melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan memberikan perlindungan kepada para pekerja dan aparatur kampung tidak hanya merupakan tanggung jawab tetapi juga memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas.
Pelaksana Harian Asisten III Setda Kota Jayapura Frederik Awarawi di Jayapura, Rabu, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting demi kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerja formal maupun informal mendapatkan perlindungan," katanya.
Menurut Awarawi, Pemkot Jayapura telah berkomitmen untuk mengikutsertakan seluruh pekerja di daerah ini termasuk yang berada di kampung dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Untuk itu kami meminta kepada pemerintahan kampung agar dalam menjalankan tugas terutama dalam mengelola dana kampung harus sesuai demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya
Dia menjelaskan dana kampung yang diterima harus dipergunakan dengan baik untuk pembangunan fisik tetapi juga peningkatan kesejahteraan seluruh aparatur kampung dan masyarakat.
"Dana kampung harus memproteksi kesejahteraan aparatur kampung dan masyarakat, salah satunya melalui program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya lagi.
Dia menambahkan, dengan memberikan perlindungan kepada para pekerja dan aparatur kampung tidak hanya merupakan tanggung jawab tetapi juga memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas.