Sentani (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua mempercepat implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non-pemerintah dan dunia usaha kewenangan provinsi di daerah setempat.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri di Sentani, Kamis, mengatakan anak merupakan aset strategi bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak serta diberikan ruang tumbuh yang aman serta sehat.
Oleh karena itu, ia menjelaskan pentingnya pembangunan yang berpihak pada kepentingan anak.
"KLA bukan sekadar program administratif melainkan komitmen bersama untuk memastikan anak-anak bebas dari kekerasan dan diskriminasi sekaligus memperoleh hak dasar atas pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang ramah anak," katanya.
Menurut Basri, pembangunan yang berorientasi pada anak sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah dan bangsa.
"Untuk itu kami mendorong penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa guna mempercepat terwujudnya KLA secara berkelanjutan," ujarnya.
Ketua Tim Verifikasi KLA Josefientje Wandosa menyebut Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai dua di antara seluruh wilayah di Papua yang mengajukan diri dalam penilaian KLA.
"Namun pada tahap awal penilaian hanya Kabupaten Jayapura yang berhasil masuk dalam sistem evaluasi," katanya.
Dia mengatakan Kabupaten Jayapura masih meraih predikat pratama.
Dia mengharapkan adanya komitmen semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan non-pemerintah agar ke depan daerah ini bisa meraih predikat madya (berkembang) maupun nindya (maju).