Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama UNICEF membahas upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui lokakarya penajaman desain program penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Chief of Field Office UNICEF Papua, Aminuddin Mohammad Ramdan di Jayapura, Rabu, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan peluncuran program EMBRACE Papua atau Equity on Maternal and Neonatal Care yang ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Tanah Papua pada periode 2025–2029.
"Kami melakukan lokakarya penajaman desain program penguatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi di mana kegiatan ini bertujuan agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah," katanya.
Menurut Ramdan, berdasarkan survei longform BPS 2020 di mana prevalensi kematian Ibu dan kematian bayi di Tanah Papua tiga kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yakni angka kematian ibu 183/100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi 16,85 per 1000 kelahiran hidup.
"Ada lebih dari lima ibu meninggal dalam setiap 1000 kelahiran atau 565/100.000 kelahiran hidup di Papua dan ada tiga-empat bayi meninggal dari setiap 100 bayi yang dilahirkan atau 38,17/1000 kelahiran hidup di Papua," ujarnya.
Dia menjelaskan Papua memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, ada pegunungan, dataran rendah, pesisir rawa, hingga kepulauan. Karena itu strategi pelayanan kesehatan yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
"Oleh sebab itu melalui lokakarya yang digelar bersama Pemerintah Indonesia dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) tersebut merupakan bagian dari persiapan peluncuran program EMBRACE Papua atau Equity on Maternal and Neonatal Care periode 2025–2029," katanya lagi.
Sementara itu Pelaksana Tugas Kasubdit Kesehatan, Sosial, Catatan Sipil dan Kependudukan pada Bapperida Provinsi Papua Parulian Paradede mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi UNICEF bersama pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di Papua.
"Kegiatan tersebut sangat relevan dengan kondisi Papua yang masih menghadapi tingginya angka kematian ibu dan bayi dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia," katanya.
Menurut Parulian, untuk itu kepada peserta lokakarya diharapkan dapat menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing sehingga solusi yang dirumuskan dapat tepat sasaran.
"Apalagi lokakarya tersebut diikuti perwakilan kementerian, pemerintah provinsi di Tanah Papua, pemerintah kabupaten terpilih, organisasi profesi kesehatan, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta tokoh adat dan tokoh agama. Sehingga hasilnya diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan kesehatan ibu dan anak di Papua," ujarnya.