Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Golkar mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan dialog dan menyelesaikan permasalahan di Papua secara komprehensif.
"Dengan turun langsung ke lapangan, masyarakat Papua merasa diperhatikan oleh pemimpinnya. Selain itu bertujuan membangun hubungan emosional yang baik antara Presiden dengan rakyat Papua," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan, bila masalah Papua tak diselesaikan secara komprehensif, maka dikuatirkan akan mengancam dan mencabik-cabik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sejarah telah membuktikan, Timor-Timur lepas dari Indonesia karena salah satu faktornya adalah tidak diperhatikannya Timor Timur. Oleh karenanya, pengalaman itu jangan terulang kembali. Papua harus menjadi bagian dari NKRI," kata Novanto.
Fraksi Golkar, tambahnya, juga mendukung pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat Papua.
"Dengan demikian, secara otomatis akan mengurangi tingkat kekerasan di Papua. Sebab, akar kekerasan yang terjadi di Papua disebabkan oleh ketidakadilan dan kesejahteraan yang selama ini jauh dari rakyat Papua," imbuhnya.
Terkait pelaku penembakan oleh orang yang tak dikenal kemarin, Fraksi Golkar mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mencari dan menindak secara hukum.
"Dengan penegakan hukum yang tegas, rakyat Papua akan merasa aman dan terlindungi dari segala bentuj teror dan kekerasan. Dan kejadian serupa tak terulang lagi," kata Novanto.
(Zul) Setya Novanto, penembakan di papua, fraksi Golkar
Berita Terkait
Dana otsus diharapkan berdayakan ekonomi OAP di pelosok kampung
Kamis, 15 Februari 2024 19:19
MRP berharap Mendagri tinjau kembali hasil keputusan panitia pemilihan
Senin, 15 Mei 2023 21:17
Anggota DPR Yan: Penyisiran di Nduga jangan sampai korbankan rakyat sipil
Senin, 17 April 2023 14:50
Membuka akses politik lebih lebar kaum perempuan asli Papua
Minggu, 16 Oktober 2022 16:35
Kemendagri sebut DOB Papua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Selasa, 26 Juli 2022 16:41
Wakil Ketua DPR RI Setuju Tunda DOB Sampai Putusan MK
Selasa, 26 April 2022 19:31
Bantu sediakan APD, Wakil Ketua MPR HNW ajak wakil rakyat potong gaji
Jumat, 27 Maret 2020 20:01
Wamen PUPR: Kondisi geografis jadi hambatan pembangunan di Papua
Jumat, 25 Oktober 2019 20:02