Dinkes Papua banyak pelajari program kesehatan di Aceh

Rabu, 1 Juli 2015 17:55 WIB

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai (Foto: Istimewa)

"Sistem kepesertaan mereka memang sudah diinput dengan baik. Banyak hal yang kami pelajari dan bisa kami terapkan dalam integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) dan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2016," kata drg Aloysius Giyai.

Jayapura (Antara Papua) - Dinas Kesehatan, Provinsi Papua banyak mempelajari program kesehatan saat melakukan studi banding di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sejak Rabu (24/6).

"Sistem kepesertaan mereka memang sudah diinput dengan baik. Banyak hal yang kami pelajari dan bisa kami terapkan dalam integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) dan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2016," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai, di Jayapura, Rabu.

"Salah satunya ialah adanya Peserta Mandiri yang belum `terkafer` oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bisa kami tiru dari mereka (Aceh) dengan cara Pemprov Papua menyiapkan dana premi khusus dari untuk membayar administrasi pendaftaran awal dan pembiayaan kepesertaan selanjutnya seperti yang Aceh lakukan," kata Aloysius.

Aloysius yang pernah menjabat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura ini mengatakan, guna mengintegrasikan KPS dan JKN yang ditargetkan terlaksana pada 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan bekerja sama dengan BPJS Divisi Regional XII dan SKPD terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Bappeda Provinsi Papua guna melakukan pemutakhiran data terkini kepesertaan KPS-JKN.

"Validasi data ini sangat penting, karena terkait alokasi jumlah dana untuk membayar premi peserta KPS-JKN dari Pemerintah Provinsi ke BPJS setiap tahun. Kemudian kita coba minta ketegasan kepada semua kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk meniadakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) agar tidak tumpang tindih dengan KPS-JKN," ujarnya.

Artinya, kata dia, pemerintah kabupaten/kota hanya dapat membiayai kemungkinan pembiayaan yang tidak masuk dalam paket pembiayaan JKN oleh BPJS.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua siap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional XII Papua-Papua Barat untuk mengintegrasikan Kartu Papua Sehat dan kartu Jaminan Kesehatan Nasional di seluruh Provinsi Papua pada 2016.

Kesiapan tersebut setelah pihaknya dan mitra kerja dan Unit Percepatan Pembangunan Papua belajar dari sistem integrasi dan pelayanan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua dan sejumlah mitra kerja terkait, di antaranya BPJS Kesehatan dan Komisi V DPR Papua, telah kembali dari melakukan studi banding ke Aceh. (*)