Legislator DPRP: Pansus Freeport bertugas meluruskan informasi

Rabu, 1 Juni 2016 11:40 WIB

Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin (ketiga kiri), Kepala Bapenas Sofyan Djalil (kiri) dan Senior Vice President Geo Services PT Freeport Indonesia Wahyu Sunyoto (kanan) saat meninjau tambang terbuka Grasberg saat melakukan kunjungan kerja di area PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, 19 September 2015. Kunjungan tersebut dalam rangka mengevaluasi kinerja operasi tambang PT Freeport Indonesia. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pansus ini ada supaya hal-hal yang tidak jelas tentang Freeport bisa terbuka.

Jayapura (Antara Papua) - Wakil Ketua I DPRP Papua Erdoadus Kaize menyatakan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport dikarenakan masih banyak hal tentang perusahaan tambang tersebut yang tidak transparan dan perlu untuk diluruskan.

"Pansus ini ada supaya hal-hal yang tidak jelas tentang Freeport bisa terbuka," ujarnya di Jayapura, Rabu.

Ia mengakui bila hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh DPRP Papua, namun kini Pansus Freeport yang di ketuai oleh Yan Mandenas harus bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, terutama mengenai kewajiban-kewajiban Freeport terhadap daerah.

"Pansus serupa juga pernah dibentuk pada periode sebelumnya, tapi kandas dan tidak tahu apa penyebabnya. Sekarang kita akan berusaha ini harus selesai, minimal ada langkah maju dan ada kejelasan mengenai tanggung jawab Freeport dan pemerintah," kata dia.

Menurutnya DPRP memberi masa kerja terhadap Pansus Freeport tanpa batas karena informasi yang coba didapatkan sangat penting untuk Indonesia, khususnya bagi Provinsi Papua.

"Masa waktu Pansus ini satu bulan, tapi kalau dalam masa tersebut masalah yang digeluti belum bisa selesai akan diperpanjang sampai selesai. Setelah itu kita akan rekomendasi ke beberapa pihak termasuk juga ke pengadilan pajak," ujarnya lagi.

Edoardus pun menjelaskan bahwa anggota Pansus Freeport berisi dari gabungan beberapa komisi di DPRP karena ada beberapa informasi yang perlu dikombinasikan sesuai bidang kerja komisi dan dapat dipakai oleh Pansus tersebut.

"Anggota Pansus berasal dari berbagai komisi, ada Komisi IV dan III. Ini supaya kita lebih banyak data, saya pikir ini tidak masalah karena ini memang kerja kita," katanya. (*)