Timika (Antara Papua) - Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berbagai dampak yang akan dirasakan masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua akibat terhentinya operasi PT Freeport Indonesia.
Sekretaris Eksekutif LPMAK Abraham Timang di Timika, mengatakan berbagai catatan yang dilaporkan ke Menteri ESDM Ignatius Jonan tersebut merupakan hasil rapat Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK di Hotel Rimba Papua Timika pada 22 Februari lalu.
"Dalam pertemuan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan di Jakarta beberapa hari lalu, kami sudah menyerahkan sejumlah hasil kajian BP-BM LPMAK. Kami berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam memutuskan kebijakan pemberian izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport," kata Abraham.
Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan di Jakarta pada Senin (27/2) itu, jajaran eksekutif LPMAK didampingi pengurus Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) dan pengurus Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO).
Tidak itu saja, Uskup Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr juga ikut mendampingi jajaran eksekutif LPMAK, LEMASA dan LEMASKO bertemu Menteri ESDM Ignatius Jonan.
Abraham menegaskan, kehadiran jajaran LPMAK, LEMASA dan LEMASKO serta pihak gereja di Kantor Kementerian ESDM tersebut sama sekali tidak membahas soal permintaan saham ke pemerintah.
"Kami tidak punya kapasitas bicara soal itu. Kami membahas situasi riil yang dihadapi masyarakat Amungme dan Kamoro serta masyarakat lima suku kekerabatan lainnya di Mimika jika Freeport benar-benar berhenti beroperasi. Kondisi-kondisi riil yang dihadapi masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian pemerintah sehingga bijaksana dalam mengambil keputusan soal Freeport," jelas Abraham.
Abraham mengakui bahwa setelah rombongan LPMAK, LEMASA, LEMASKO dan Uskup Timika usai menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan, selanjutnya rombongan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang didampingi politisi Partai Golkar asal Papua Yoris Raweyai menemui Menteri ESDM.
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan dengan Menteri ESDM itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta bagian saham Pemkab Mimika dan masyarakat adat pemilik hak ulayat di PT Freeport dengan kisaran 10-20 persen.
"Saat rombongan kami keluar dari ruang kerja Menteri ESDM, pada saat yang bersamaan datang rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Mimika. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan dengan Menteri ESDM. Kami justru mengetahui hal itu melalui pemberitaan di media massa," jelas Abraham.
Sehubungan dengan itu, Abraham meminta warga Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Mimika yang mendapat kucuran dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia agar tidak mempercayai isu-isu yang tidak benar terkait pertemuan LPMAK, LEMASA, LEMASKO dan pihak gereja dengan Menteri ESDM.
"Kami mengimbau masyarakat tujuh suku jangan percaya dengan berbagai isu yang menyesatkan yang sekarang berkembang di Timika. Kami tidak pernah meminta saham ke pemerintah," tegas Abraham. (*)
