Biak (ANTARA) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar uji publik terhadap 10 Raperdasus dan Raperdasi dengan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dalam rangka menerima saran dan masukan.
"Uji publik terhadap 10 Raperdasus Papua sangat penting digelar DPRP Papua sebagai upaya untuk memperkaya isi bobot muatan materinya," kata Koordinator Uji Publik DPRP Papua Tan Wielong, Rabu.
Ia berharap, setelah pelaksanaan uji publik 10 raperdasus dapat diketahui keinginan masyarakat di tanah Papua sehingga dapat ditindaklanjuti untuk dapat disahkan menjadi produk hukum peraturan daerah khusus Pemprov Papua.
Menurut dia, 10 Raperdasus/Raperdasi Provinsi Papua itu di antaranya menyangkut pemberian penamaan Bandara Thyes H.Eluay, penamaan Stadion Papua Bangkit Lukas Enembe, dan pelayanan bantuan hukum bagi warga berdomisli di Papua.
Raperdasus lain yang juga sedang dilakukan uji publik di Biak, menurut anggota Fraksi Golkar DPRP Papua, tentang penetapan 14 kursi keanggotaan DPR Papua untuk orang asli Papua, komisi rekonsialisi, pelanggaran HAM serta perubahan status perusahaan daerah Irian Bhakti menjadi perseroan terbatas (PT).
"Uji publik terhadap pembentukan raperdasus/raperdasi dinilai penting untuk menjadi bahan masukan dari warga Biak Numfor untuk penyempurnaan muatan materi raperdasus," ujarnya.
Sementara itu, staf ahli Bupati Biak Otto P Wanggai mendukung kegiatan uji publik yang sedang dilakukan DPRP Papua terhadap 10 raperdasus/raperdasi.
"Adanya pelaksnaan uji publik dilakukan DPRP Papua terhadap 10 raperdasi dan raperdasus akan memberikan kesempatan warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan atas pemuatan materi rancangan peraturan daerah dimaksud," ujarnya.
Pelaksanaan uji publik 10 raperdasi dan raperdasus dibuka staf ahli Bupati Biak Otto P.Wanggai bertempat di aula Hotel Asana Biak Jalan Muhammad Yamin Biak Kota.
