Warga pertanyakan anggaran fantastis pembebasan lahan stadion Mimika

Minggu, 13 September 2020 14:49 WIB

Fasilitas Mimika Sport Complex yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia untuk menunjang perhelatan PON XX tahun 2021 di Provinsi Papua. (ANTARA/Evarianus Supar)

Timika (ANTARA) - Sejumlah warga Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mempertanyakan anggaran fantastis untuk pembebasan lahan seluas 21 hektare di jalan poros SP2-SP5 untuk pembangunan fasilitas olahraga (stadion) yang diindikasikan menghabiskan anggaran mencapai Rp100 miliar.

"Kami menilai anggaran Rp100 miliar untuk pembebasan lahan 21 hektare itu tidak masuk akal. Apakah nilai itu sudah dihitung sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku saat ini ataukah sengaja dimark-up untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu," tanya Willem, salah seorang warga SP5 Timika, Minggu.

Willem yang juga merupakan seorang aktivis sosial itu meminta aparat berwenang dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua harus benar-benar cermat dan teliti dalam memproses pembebasan lahan yang disebut-sebut milik salah satu pengusaha konstruksi Timika itu agar negara tidak dirugikan.

"Kami minta tolong Kanwil BPN Provinsi Papua benar-benar mengawasi ini dengan teliti. Kami mencurigai ada praktik-praktik yang tidak benar dibalik pembebasan lahan itu. Kami mendapat informasi bahwa lahan tersebut sebetulnya milik pihak-pihak tertentu. Namun karena mau dijual ke Pemda untuk dibangun fasilitas stadion olahraga, makanya sengaja dialihkan seolah-olah itu milik pengusaha kontruksi, padahal sesungguhnya tidak demikian," ujar Willem.

Warga lainnya, Julinus W mempertanyakan banyaknya 'proyek mercusuar' di Mimika yang menyedot anggaran puluhan hingga ratusan miliar, bukan malah digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat asli yang bermukim di kampung dan distrik pedalaman baik di wilayah pesisir pantai maupun pegunungan.

Julinus menyebut sejumlah 'proyek mercusuar' yang hanya menghambur-hamburkan uang negara tersebut seperti biaya pembebasan lahan fasilitas stadion olahraga di jalan poros SP2-SP5 yang mencapai Rp100 miliar, pembangunan jalan lingkar luar dari kawasan Mile 31 menuju Kwamki Lama hingga tembus Bandara Mozes Kilangin Timika serta rencana pembangunan jalan layang dari kawasan PT Petrosea menuju kawasan terminal baru Bandara Mozes Kilangin Timika sisi selatan.

"Kami tidak melihat ada azas manfaat dibalik adanya proyek-proyek mercusuar itu. Pertanyaan sekarang, mau bangun stadion di SP5 itu untuk apa, toh fasilitas itu tidak digunakan untuk PON XX tahun 2021. Begitu juga dengan jalan lingkar luar dari Mile 32 menuju Kwamki Lama tembus di bandara lama yang nilainya sangat fantastis, memangnya jalan itu mendesak untuk dibangun sekarang? Yang paling lucu, malah Pemkab Mimika mau bangun jalan layang dari Petrosea menuju bandara baru," kata Julinus.

Ia mensinyalir adanya sejumlah 'proyek mercusuar' itu hanya untuk kepentingan mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

"Sudah bukan rahasia lagi kalau nilai proyeknya puluhan sampai ratusan miliar maka setoran ke atas pasti lebih besar. Mengapa anggaran yang besar-besar itu tidak dipecah-pecah untuk membangun jalan lingkungan dalam Kota Timika yang banyak berlubang-lubang dan menjadi kubangan lumpur saat hujan. Kami sangat berharap aparat penegak hukum di Mimika maupun di Provinsi Papua bahkan pusat tidak tutup mata dengan segala permainan ini," pinta Julinus.

Pengerjaan pelebaran ruas Jalan Cenderawasih di kawasan SP2-SP3 Timika. (ANTARA/Evarianus Supar)

Julinus meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika tidak hanya membuat program dan kegiatan hanya untuk tujuan ABS (Asal Bapak Senang), tapi murni untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.

"Kami tahu beberapa OPD banyak yang kerja ABS saja, bukan bekerja untuk melayani masyarakat. Sebagai contoh, apakah bantuan-bantuan seperti ternak babi, sapi, ayam, bantuan pembinaan koperasi dan lain-lain itu semuanya untuk disalurkan ke masyarakat, ataukah sebagian besar justru disalurkan ke pihak-pihak tertentu," tanya Julinus.