Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut pemberantasan korupsi tidak boleh padam meski listrik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat padam saat peringatan puncak Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia)
"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara "Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia Tahun 2020" melalui "video conference".
Acara yang juga disiarkan langsung di "channel" Youtube Sekretariat Presiden dan KPK RI itu sempat terhenti sekitar 5 menit saat Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan pidato pembuka karena listrik padam. Saat listrik kembali menyala, Presiden Jokowi langsung menyampaikan sambutan.
Di KPK pun hadir langsung dalam Hakordia tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Dewan Pengawas KPK serta pejabat negara terkait lain.
"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," tutur Presiden.
Selain itu, Presiden Jokowi menilai profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan korupsi.
"Namun, orientasi dan 'mindset' dalam pengawasan dan penegakan hukum diarahkan pada tata kelola dan pencegahan korupsi," ucap Presiden.
Artinya, kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi agar tidak terjadi lagi.
"Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegah-nya, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi," ujar Presiden menegaskan.
Selanjutnya perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi.
Presiden juga menyatakan perlunya pengawas baik internal maupun eksternal dalam program pemberantasan korupsi.
"Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti membutuhkan pengawasan yang efektif baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah, pengawasan eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah," tutur Presiden.
Berita Terkait
Presiden Jokowi lantik Hadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR/BPN
Rabu, 21 Februari 2024 15:12
Seratusan BTS di Biak dibangun era Presiden Joko Widodo
Kamis, 11 Januari 2024 17:51
Presiden Jokowi: Biak bisa menjadi hub ekspor langsung produk perikanan
Kamis, 23 November 2023 14:37
Presiden Joko Widodo meresmikan operasional bandara Fakfak dan Nabire
Kamis, 23 November 2023 13:42
Presiden Joko Widodo buka puncak Sail Teluk Cenderawasih di Biak
Kamis, 23 November 2023 8:39
Presiden Joko Widodo menguji kepintaran siswa berhitung metode gasing STC Biak
Kamis, 23 November 2023 2:03
Presiden RI Joko Widodo salurkan bantuan pangan ke warga Kabupaten Biak Numfor
Rabu, 22 November 2023 18:10
Presiden Joko Widodo disambut meriah warga Biak Numfor
Rabu, 22 November 2023 16:27