Timika (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah mengharapkan pemerintah daerah setempat dapat mengawasi penempatan pegawai agar tidak bertumpuk di wilayah perkotaan saja.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mimika Yohanes Felix Helyanan di Timika, Selasa, mengatakan penempatan tugas pegawai harus merata di kota maupun pedalaman.
"Jangan sampai saat penempatan pegawai bertumpuk di wilayah perkotaan dan pedalaman terabaikan atau dikorbankan," katanya.
Menurut Yohanes, para pegawai yang telah diangkat juga harus siap untuk ditempatkan kemana saja termasuk di wilayah pedalaman.
"Jangan hanya bertumpuk di kota harus ada pengawasan serius dari pihak pemerintah, kalau baru kerja dua tahun tidak boleh minta pindah ke kota, harus siap kapan dan dimana saja ditugaskan," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya memberikan apresiasi bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah meluluskan honorer guru dan tenaga medis pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) beberapa waktu lalu.
"Honorer lulus semua dan kami sangat apresiasi terhadap Pemerintah Pusat yang telah menolong nasib honorer di daerah," katanya lagi.
Dia menambahkan kesempatan seperti ini dapat diberikan bagi honorer yang ada di dinas lainnya, sehingga pada 2024 ini dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK.
"Harapan kami jika bisa maka semua honorer dapat diangkat agar tahun ini tidak ada lagi honorer, apalagi yang telah melayani lebih dari lima tahun," ujarnya.
Berita Terkait
Kesbangpol Mimika: DPRK jalur Otsus dilantik bersamaan DPRD terpilih
Selasa, 20 Februari 2024 13:25
DPRD Mimika dorong perbaikan jalan Kompi B Timika
Minggu, 17 Desember 2023 2:22
Komisi A DPRD Mimika apresiasi kinerja guru honorer wilayah pesisir
Kamis, 14 Desember 2023 2:57
Pemkab Mimika: Usulan delapan raperda non-APBD 2023 disetujui DPRD
Jumat, 17 November 2023 13:07
Pemkab Mimika usulkan raperda perlindungan tenaga kerja lokal di DPRD
Rabu, 15 November 2023 12:59
KPU tetapkan 557 DCT Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mimika 2024
Sabtu, 4 November 2023 14:54
KPK panggil eks anggota DPRD Kota Malang kasus proyek gereja Kingmi Mimika
Kamis, 17 Maret 2022 13:43
Fraksi Gerindra DPRD Mimika tolak anggaran Gereja Kingmi Mile 32 Timika
Rabu, 20 Oktober 2021 3:50